Pendidikan di Indonesia

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan - Red), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dari pengertian-pengertian dan analisis yang ada maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.

Dalam pendidikan terdapat dua hal penting yaitu aspek kognitif (berpikir) dan aspek afektif (merasa). Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya tidak saja proses berpikir yang ambil bagian tapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perasaan seperti semangat, suka dan lain-lain. Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia dan menurut Drikarya adalah memanusiakan manusia. Ini menunjukan bahwa para pakar pun menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja tapi cakupannya harus lebih luas.

Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia?
Apakah pendidikan di Indonesia memperhatikan permasalahan detail seperti ini? Inilah salah satu kesalahan terbesar metode pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. Pendidikan kita sangat tidak memperhatikan aspek afektif (merasa), sehingga kita hanya tercetak sebagai generasi-generasi yang pintar tapi tidak memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sudah 45 tahun Indonesia merdeka, dan setiap tahunnya keluar ribuan hingga jutaan kaum intelektual. Tapi tak kuasa mengubah nasib bangsa ini. Maka pasti ada yang salah dengan sistem pendidikan yang kita kembangkan hingga saat ini.

Kesalahan kedua, sistem pendidikan yang top-down atau dari atas kebawah. Freire menyebutnya dengan banking-system. Dalam artian peserta didik dianggap sebagai safe-deposit-box dimana guru mentransfer bahan ajar kepada peserta didik. Dan sewaktu-waktu jika itu diperlukan maka akan diambil dan dipergunakan. Jadi peserta didik hanya menampung apa yang disampaikan guru tanpa mencoba untuk berpikir lebih jauh tentang apa yang diterimanya, atau minimal terjadi proses seleksi kritis tentang bahan ajar yang ia terima. Dalam istilah bahasa arab pendidikan seperti ini dikatakan sebagai taqlid. Artinya menerima atau mengikuti apa saja yang dikatakan oleh para pendidik. Dan ini tidak sejalan dengan substansi pendidikan yang membebaskan manusia (Ki Hajar Dewantara).

Kesalahan ketiga, Saat ini terjadi penyempitan makna dari pendidikan itu sendiri ketika istilah-istilah industri mulai meracuni istilah istilah pendidikan. Di tandai dengan bergantinya manusia menjadi Sumber Daya Manusia (SDM).
Comments

PENGINTEGRASIAN TIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN

A. Urgensi
Tahun 2020 Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas (AFTA). Pada masa itu, masyarakat Indonesia harus memiliki ICT literacy yang mumpuni dan kemampuan menggunakannya untuk meningkatkan produktifitas. Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan ICT literacy, membangun karakteristik masyarakat berbasis pengetahuan pada diri aparatur negara, guru dan siswa, disamping dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran itu sendiri.
UNESCO (2002) menyatakan bahwa pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran memiliki tiga tujuan utama:
1. Untuk membangun “knowledge-based society habits” seperti kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencarii dan mengelola informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada orang lain
2. Untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK (ICT literacy)
3. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran
TIK memainkan peran yang sangat luar biasa untuk mendukung terjadinya proses belajar yang :
Active; memungkinkan peserta diklat dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Penggunaan TIK seperti pembuatan presentasi dengan powerpoint, pelaporan dengan MsWord, browsing internet akan membuat peserta lebih aktif. Penggunaan TV-edukasi, radio akan membuat pembelajaran lebih menarik sehingga peserta akan lebih antusias dalam belajar.
Constructive; memungkinkan peserta diklat dapat menggabungkan ide-ide baru kedalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. Menurut teori belajar konstruktivis, satu prisip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Dengan penggunaan bermacam-macam TIK, masing-masing peserta diklat dapat mengeksplore pengetahuannya sesuai kemampuan dalam penguasaan TIK.
Collaborative; memungkinkan peserta diklat dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerjasama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasehati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Peserta dengan keahlian masing-masing dalam bidang TIK akan memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sharing kemampuannya dengan peserta yang lain.
Intentional; memungkinkan peserta diklat dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan penggunaan beragam TIK, peserta akan lebih mudah dalam memahami materi diklat dan mencapai tujuan pembelajaran.
Conversational; memungkinkan proses belajar secara inheren merupakan suatu proses sosial dan dialogis dimana peserta memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut baik di dalam maupun di luar kediklatan, misalnya memakai mobile phone, chatting, dan webcham.
Contextualized; memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna (real-world) melalui pendekatan “problem-based atau case-based learning”. Pada abad digital ini, pembelajaran dengan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran berarti membuat pembelajaran seperti kehidupan kekinian.
Reflective; memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. (Jonassen (1995), dikutip oleh Norton et al (2001)).

B. Pengintegrasian TIK Pada Diklat Reguler
Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan. Notoatmodjo (1992) mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Tujuan Adanya Diklat :
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan;
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada diklat :
Menurut Johanes Popu (www.e-psikologi.com, 2002) Analisis kebutuhan pelatihan, memberikan beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan.
2. Memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang yang tepat.
3. Memastikan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu.
4. Mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan.
5. Memastikan bahwa penurunan kinerja/kurangnya kompetensi atau pun masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kerja; bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan memperhitungkan untung-ruginya melaksanakan pelatihan mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana.

http://www.logos-institute.com

C. Pengintegrasian TIK Dalam Diklat Jarak Jauh (DJJ)
Skenario pembelajaran yang mungkin bisa dilaksanakan dalam DJJ di Kemenag adalah:
1. Belajar mandiri secara individu, artinya peserta diklat akan mempelajari bahan belajar kapan saja dan dimana saja sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya sendiri. Media pembelajaran apa yang akan peserta diklat gunakan? Dalam hal ini media belajar utamanya adalah modul cetak, dimana mereka bisa mempelajarinya dimana saja dan kapan saja. Kemudian ditunjang dengan media pembelajaran online melalui web, dimana bahan belajar (baik berbasis teks (seperti pdf, doc, ppt, dll) maupun berbasis multimedia (flash animation, streaming video, dll) disimpan dalam web diklat sehingga peserta diklat dapat mempelajarinya kapan saja, tapi di tempat tertentu, yaitu di BDK, Madrasah Tsanawiya atau Madrasah Aliyah Induk terdekat sebagai pusat belajar (learning center) atau pusat akses (access point/ warnet).
2. Belajar Mandiri secara Kelompok, artinya peserta diklat secara kelompok akan mempelajari bahan belajar kapan saja dan dimana saja sesuai dengan waktu, tempat dan agenda yang akan mereka pelajari bersama. Namun hal ini kemungkinan sulit dilaksanakan jika peserta yang terjaring dalam DJJ ternyata mempunyai rumah yang sangat berjauhan, mungkin berbeda kabupaten/kota. Sudah tentu belajar mandiri secara kelompok baru dapat dilaksanakan dengan lebih intens jika peserta yang ikut DJJ bertempat tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan.
3. Tutorial Terjadwal; pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh penyelenggara (Balai Diklat Keagamaan), peserta diklat mengikuti tutorial langsung dengan instruktur/Widyaiswara. Menurut scenario yang diusulkan oleh pihak Pustekom, bentuk tutorial utamanya adalah menggunakan tutorial tatap muka. Artinya, peserta diklat bertemu muka langsung dengan WI pada saat tertentu yang lebih bersifat problem solving, atau pemecahan masalah, praktek, dll). Bentuk tutorial kedua yang diusulkan adalah tutorial elektronik.
KESIMPULAN
1. Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran sangat penting karena berkaitan erat dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk siap memasuki era masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Penggunaan TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih keterampilan menggunakan TIK dengan cara mengintegrasikannya ke dalam aktifitas pembelajaran, bukan mengajarkan TIK tersebut sebagai mata pelajaran yang terpisah.
2. Pengintegrasian TIK dalam Diklat Reguler dengan cara membuat skenario pembelajaran yang menunjukkan secara jelas bahwa melalui pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran, disamping tujuan pembelajaran tercapai ada suatu agenda terselubung (hidden agenda) penting yang dapat dicapai pula, yaitu ICT Literacy, seperti peserta diklat dapat melakukan browsing informasi melalui internet, berkomunikasi melalui e-mail, membuat laporan dengan aplikasi pengolah kata (MsWord), atau mempresentasikan sesuatu dengan PowerPoint, dan lain-lain. Pengintegrasian TIK dalam Diklat Jarak Jauh (DJJ) dengan cara membuat skenario pembelajaran, yang hampir sama dengan Diklat Reguler, tapi lebih banyak pada komunikasi dan pemberian tugas melalui Learning Managemen System (LMS) dengan program Moodle, chatting, dan teleconference.

TV EDUKASI

Latar Belakang
Indonesia merupakan sebuah negara yang luas. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Di pulau - pulau inilah tersimpan potensi sumber daya manusia yang diperlukan bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu perlulah di buat sebuah pendidikan yang layak. Untuk itu dibangun berbagai sarana dan diadakan berbagai buku agar seluruh rakyat dapat menikmati pendidikan. Namun karena wilayah yang begitu luas maka proses pembangunan berjalan dengan lambat, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
Maka dengan itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (pada waktu itu) menugaskan kepada Pustekkom sebagai unit khusus yang menangani pendayagunaan teknologi pendidikan untuk melakukan persiapan-persiapan ke arah pemanfaatan media televisi guna mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan. Maka sejak tahun 1978 Pustekkom melaksanakan pengembangan dan produksi program-program media televisi pendidikan. Hingga tahun 2007 program televisi yang telah diproduksi mencapai jumlah 5.163 judul.
Untuk merealisasikan siaran televisi pendidikan, pada tahun 1980-an Pustekkom melakukan kerjasama di bidang penyiaran program televisi pendidikan dengan TVRI. Program yang disiarkan sangat popular saat itu, yaitu serial Aku Cinta Indonesia (ACI). Namun kerjasama tersebut tidak dapat berlanjut karena adanya perbedaan-perbedaan dalam aspek kebijakan dan teknis.
Pada tahun 1990-1995, Pustekkom melakukan kerjasama di bidang penyiaran dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yaitu sebuah televisi swasta yang pada awalnya dirancang sebagai televisi yang mengemban misi pendidikan. Meskipun kerjasama ini cukup berhasil, namun harus berakhir karena pihak TPI telah mengubah kebijakan menjadi sebuah stasiun televisi komersial.
Untuk keperluan koordinasi dalam manajemen pendidikan antara pusat dengan Dinas Provinsi (waktu itu kanwil), maka pada tahun 1994-1995 diadakan teleconverence antara Menteri Pendidikan Nasional dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia. Bahkan pada 2 Mei 1994 dalam rangka hari Pendidikan Nasional diadakan teleconverence antara Wakil Presiden (Tri Sutrisno) di Yogyakarta dengan 4 Dinas Pendidikan. Pada tahun 1996 - 1998 Pustekkom juga pernah bekerjasama dengan Cakra-warta (Indovision) menyiarkan siaran pendidikan di Quick Channel.
Menyadari begitu pentingnya siaran televisi pendidikan bagi bangsa Indonesia, sesuai amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pada tahun 2003, Depdiknas (Pustekkom) mulai melakukan persiapan untuk mempunyai stasiun televisi yang khusus menyiarkan pendidikan, dan pada tanggal 12 Oktober 2004, Mendiknas, Malik Fajar meresmikan Stasiun Televisi Pendidikan yang diberi nama Televisi Edukasi (TVE).

TV Edukasi
Televisi pendidikan atau yang lebih di kenal dengan sebutan Televisi Edukasi (TVE). TVE merupakan siaran televisi yang memfokuskan diri pada siaran pendidikan. Di mana di dalamnya terdapat program – program yang memberikan pengajaran kepada peserta didik. Dengan adanya TVE maka di harapkan proses pemerataan pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya. TVE memiliki visi menjadi siaran televisi pendidikan yang santun dan mencerdaskan. Dengan misi menyiarkan program yang mencerdaskan masyarakat, menjadi tauladan masyarakat, menyebarluaskan informasi dan kebijakan - kebijakan Depdiknas, dan mendorong masyarakat gemar belajar. Dan bertujuan untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas untuk menunjang tujuan pendidikan nasional. Sasaran TVE adalah Peserta didik dari semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, praktisi pendidikan, dan masyarakat.
Peranan TV Edukasi
Beberapa Peranan TV Edukasi adalah sebagai berikut :
1.) TVE diharapkan menjadi suatu sistem layanan pendidikan khusus yaitu sebagai upaya untuk menunjang program penuntasan wajib belajar. TVE diharapkan akan mampu memberikan layanan pendidikan khusus bagi para siswa pendidikan dasar (TK-PT), terutama di daerah-daerah pinggiran dan terpencil yang tidak mampu dijangkau oleh layanan pendidikan secara konvensional. Di samping itu, dengan kemampuan jangkauan dan kemudahan untuk mengaksesnya, memungkinkan TVE menjadi penunjang terhadap upaya meningkatkan mutu dan memperluas akses kesempatan belajar untuk seluruh jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
2.) Sebagai media pendidikan televisi mempunyai berbagai kelebihan, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah akan sangat terbantu dengan digunakannya media televisi, dan ini jelas akan sangat menguntungkan tidak hanya bagi siswa saja tetapi juga akan sangat menguntungkan bagi para guru. Dengan demikian maka diharapkan penggunaan media televisi untuk pendidikan selain akan mampu memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan, juga akan mampu menunjang upaya peningkatan kualitas pendidikan.
3.) Tidak hanya bermanfaat bagi para peserta didik, TVE juga diharapkan akan mampu pula membantu upaya untuk mengatasi kekurangan guru yang bermutu dan kekurangan bahan belajar, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Dengan demikian Televisi Edukasi diharapkan akan menjadi pendukung keterlaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yang membutuhkan ketersediaan berbagai sumber belajar secara berkelanjutan. Selain untuk menunjang proses pembelajaran regular, TVE juga akan digunakan untuk melayani pendidikan jarak jauh yang sekarang sudah berkembang, yaitu SMP Terbuka dan Universitas Terbuka. Pada sistem pembelajaran jarak jauh ini, peranan TVE akan menjadi bagian dari suatu sistem pembelajaran yang lengkap dan terintegrasi, termasuk sistem pemanfaatan dan evaluasinya.
Sistem Penyiaran
Sistem yang digunakan terutama ialah sistem siaran tertutup melalui penggunaan satelit Telkom-1 yang dimiliki oleh PT. Telkom. Dengan demikian siaran Televisi Edukasi bisa diakses secara bebas oleh pemirsa di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan pesawat televisi yang dilengkapi dengan antena parabola (TVRO). Untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat dan sekolah yang tidak memiliki TVRO, TVE kerjasama dengan TVRI dan beberapa stasiun televisi lokal. Dengan demikian Televisi Edukasi bisa dinikmati pula oleh masyarakat yang berada dalam radius penyiaran TV lokal dengan menggunakan pesawat televisi biasa.
Sampai saat ini stasiun TV lokal yang merelay siaran TVE, yaitu:

1. Cakra Buana Channel
2. Inovasi TV/SMKN 1 Cimahi
3. Tasik TV/SMK 4 Tasik
4. Galuh TV/SMKN 1 Ciamis ( Ch. 6 VHF )
5. TV Edukasi Cirebon/SMKN Cirebon (184 MHz)
6. Sukabumi Siar TV (SSTV) (30 UHF)
7. TV KU Semarang (21 UHF)
8. Borobudur TV Semarang (47 UHF)
9. Ratih TV, Kebumen (51 UHF)
10. CIPTV, Cilacap
11. Terang Abadi TV, Solo
12. Banyumas TV (BMS TV)
13. Jogja Media Net (TV Kabel)
14. TV Edukasi Majalengka, Dinas Pend. Kab. Majalengka
15. TV Pendidikan Jawa Timur
16. TVE Malang UHF 30
17. TV 9/SMKN 1 Kediri (174.25 VHF)
18. TVL Pacitan (228 Mhz VHF)
19. K@NeSM@TV/SMKN 1 Magetan (21 UHF)
20. Lombok TV (175.250 VHF) Selaparang
21. Fajar TV Makasar
22. Wowow TV Kabel, Sidrap
23. Hajar Cable Vision Selayar. Chanel 31 UHF
24. ARNOLD TV CABLE, Rantepao Toraja (238.2 Mhz)
25. TV KABEL Multi Perkasa, Pinrang Ch. UHF 55
26. Kendari TV
27. RAHA TV Cable
28. TV kabel Rahmat, Muna Sultra
29. TV Kabel Watonea
30. Raha Sultra Ch. VHF 161.20
31. GOTV
32. NUR TV Kabel
33. VOX TV/SMK 4 Manado (220 VHF)
34. TV Perbatasan, Sangihe
35. TV CABLE KURANGA TALETE 2
36. Tarakan TV (37 UHF)
37. TV Kabel Riki, Balikpapan
38. Publik Kathulistiwa, Bontang
39. LNGTV Bontang (41 UHF)
40. BERNA TV, Bontang Ch. UHF 32
41. RIAU TV/RTV (32 UHF)
42. Batam TV (51 UHF)
43. Sri Junjungan TV, Bengkalis
44. Bengkulu Mitra TV
45. Bengkulu TV
46. Bukitinggi TV
47. TV KABEL GRACE. Hative kecil Ambon .UHF 49,
48. TVe Peureulak/SMAN Pasir Putih Peureulak 1 Tv Anak Space Toon UHF 35
49. Telkom Vision Tve Tapak Tuan Aceh Selatan VHF175.25

Televisi Edukasi channel 1 dapat diakses melalui satelit Telkom 1, frequency: 3785 MHz, Symbol Rate: 4000, LNB/LO: 5150, Video PID: 0308, Audio PID: 0256, PCR PID: 8190
Televisi Edukasi channel 2 dapat diakses melalui satelit Telkom 1, frequency: 3807 MHz, Symbol Rate: 4000, LNB/LO: 5150, Video PID: 0308, Audio PID: 0256, PCR PID: 8190

Kebijakan dan Strategi Pengembangan TIK

Pendahuluan

Secara umum, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, TIK juga berperan sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan. Perkembangan TIK menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar Negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan TIK mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge-based society. Manfaat keberadaan TIK bagi bangsa Indonesia adalah :


1. Mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi
2. Mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sis­tem yang lebih adil dan makmur
3. Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (human capacity building)
5. Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi
6. Membentuk masyarakat informasi (knowledge-based society)


Dengan melihat betapa pentingnya keberadaan TIK, maka suatu awal yang tepat dengan mengintegrasikan sejumlah lembaga terkait menjadi sebuah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Selain untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, juga keberadaan Departemen ini untuk mengantisipasi perkembangan TIK ke arah konvergensi sektor telekomunikasi, media, dan teknologi informasi. Untuk itu, diperlukan sejumlah strategi dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika yang tepat untuk meletakkan dasar yang kuat untuk membangun knowledge-based society.

A. LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN TIK DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki sekitar 17 ribu lebih pulau (6 ribu pulau berpenduduk) yang tersebar dalam area geografis 1.919.440 km2. di satu sisi kondisi ini merupakan suatu keuntungan yang besar bagi bangsa kita karena memiliki sumber daya yang besar, baik secara demografis maupun geografis. Jumlah pulau yang tersebar begitu banyak justru menjadi hambatan dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK. Aspek tingginya biaya menjadi salah satu faktor penting sulitnya pembangunan dan pengembangan TIK hingga ke pelosok negeri, sehingga fokus pembangunan lebih banyak dititikberatkan pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti pulau Jawa dan sebagian Sumatra.


CCCCSelain itu, perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih belum memadai. Jumlah sambungan telepon tetap saat ini baru 8,7 juta atau dengan tingkat teledensitas kurang dari 4 persen. Sementara pemerintah menargetkan jumlah sambungan telepon per 100 penduduk sebesar 13% pada tahun 2009. Hal itu berkebalikan dengan penetrasi telepon seluler yang telah mencapai 22,8%. Sampai saat ini terdapat sekitar 43 ribu desa atau 65% desa yang belum terjangkau oleh jaringan telepon.

AAAAPresentase penetrasi internet baru mencapai 8,7% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah warnet baru mencapai angka 7.602 (AWARI, 2007) dengan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh daerah Jakarta dan sekitarnya. Yang memprihatinkan lagi adalah penetrasi personal computer (PC) baru mencapai 6,5 juta unit saja, dengan penjualan PC tahun 2007 diperkirakan mencapai 1.257.531 unit (International Data Center, 2006). Hal itu diperparah dengan penggunaan PC dan internet lebih banyak di perkantoran daripada di rumah (home user) dengan perbandingan 5:1. Investasi di sektor telekomunikasi di Indonesia berkisar pada Rp 50 triliun/tahun dimana industri dan jasa domestik hanya berkontribusi sebesar 2%.

Di sektor sumber daya manusia, jumlah perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang melaksanakan program informatika/komputer berjumlah 476 perguruan tinggi, bidang komunikasi berjumlah 136 perguruan tinggi, dengan lulusan per tahunnya sebanyak + 25.000 orang, dimana hal ini masih jauh dari kebutuhan secara nasional. Kondisi ini didukung oleh rata-rata partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan yang masih rendah. Terutama untuk 7-12 tahun dan 13-15 tahun hanya mencapai angka 95,26% dan 82,09% bahkan untuk tingkat perguruan tinggi hanya mencapai angka 13% (BPS, 2006).

Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini, RUU Informasi dan Transaksi Elektronik masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang. Selain itu, perlu adanya revisi sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi serta perkembangan TIK yang semakin konvergen. Saat ini UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi merupakan dua domain yang terpisah sehingga belum mampu menjawab kebutuhan akan perkembangan TIK yang semakin konvergen nantinya.



Selain itu, ada sejumlah masalah yang masih mengganjal dalam mengembangkan TIK di Indonesia. Tetapi yang paling menonjol adalah banyaknya kegiatan atau program yang terkait dengan TIK yang tersebar di berbagai instansi pemerintah sehingga tidak adanya perencanaan yang sinergis dalam mendorong terwujudnya masyarakat informasi. Namun demikian yang terjadi adalah kurangnya koordinasi yang efektif di antara instansi pemerintah dalam mengembangkan serta mengarahkan pembangunan bidang TIK di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi nasional dalam menentukan arah pembangunan TIK serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.

B. Pengembangan dan Kebijakan TIK


Pembangunan dan pengembangan TIK perlu didukung oleh industri TIK yang berkompeten serta perangkat-perangkat pendukung lainnya. Pengembangan Technopark yang terintegrasi antar akademik dan industri TIK di Indonesia merupakan salah satu usaha pengembangan industri TIK. Selain itu dengan adanya Venture Capital untuk industri TIK diharapkan menjadi alternatif dalam menghadapi perkembangan teknologi konvergensi TIK yang meliputi telekomunikasi, komputer, elektronik, teknologi informasi, dan penyiaran. Tujuannya untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam mendukung bisnis industri TIK di Indonesia.
Kondisi itu perlu didukung oleh sejumlah perangkat pendukung terutama perangkat hukum yang menaunginya. UU ITE dan UU Konvergensi TIK sebagai perangkat hukum yang tidak hanya melindungi industri TIK tetapi juga melindungi semua kepentingan umum. Selain itu, diharapkan perlunya regulasi TIK lintas industri terkait yang efektif dan efisien.


Dewan TIK Nasional
Kebijakan teknologi pendidikan dalam periode orde baru digariskan dalam PELITA I (1969/70 – 1973/74). Dalam rumusan Program Pendidikan ditetapakn untuk “... digunakan media massa: radio dan televisi untuk peningkatan mutu sekolah dasar” (RI, 1970: 361). Memang hingga saat itu konsepsi teknologi pendidikan masih belum banyak dikenal dan dikembangkan, bukan saja di Indonesia melainkan juga di mancanegara.


Agar semua proses dari setiap komponen blueprint tersebut bisa berjalan efektif, perlu suatu adanya e-leadership yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan lintas departemen. Selain itu perlunya dukungan profesional untuk merumuskan kebijakan dan mengkomunikasikan ke semua stakeholders. Atas dasar itulah, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) didirikan.
Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2006, DeTIKNas bertugas :

a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
c. Melakukan koordinasi nasional meliputi dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik/Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya
d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Selain itu, DeTIKNas menentukan Program Flagship, yaitu suatu program TIK yang menjadi fokus nasional, yaitu program yang memiliki dampak besar pada pemerintah, masyarakat, internasional, dan least political resistance. Program ini diambil satu dari tiap komponenblueprint TIK. Meskipun demikian, bukan berarti program yang lain tidak berjalan, namun program Flagship ini nantinya akan menjadi dasar dari pengembangan program-program TIK lainnya sehingga lebih terarah dan berdaya guna.


C. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1975 dengan dioperasikannya SKSD Palapa. Perkembangan itu dipicu lebih lanjut dengan diresmikannya “Nusantara 21” oleh Presiden RI pada tanggal 27 Desember 1996. Konsep N-21 ini merupakan jawaban atas tantangan globalisasi komunikasi dan informasi, berupa jaringan komunikasi terpadu. N-21 menggunakan kerangka pendekatan, antara lain :
a. Memanfaatkan semua teknologi yang dapat mendukung pembangunan disemua sektor
b. Membentuk suatu jaringan maya informasi atau adimarga informasi (virtual information network atau information super highway) yang menghubungkan seluruh pelosok tanah air.
Dengan dikembangkannya N-21 maka pada tahun 2000 atau memasuki abad 21 seluruh kecamatan di Indonesia akan mempunyai akses ke semua teknologi komunikasi dan komputer (K-2) dakam suatu jaringan terpadu, yang didukung oleh 11 sistem satelit komunikasi. Sekarang ini baru ada 3 sistem yang beroperasi, yaitu PSN dengan Palapa 1, Telkom dengan Palapa B4 dan B2r, dan Satelindo dengan Palapa C1 dan C2. Pengembangan infrastruktur fisik ini mengandung tiga kemungkinan penggunaan, yaitu:
1. Adiguna Marga Kepulauan (Archipelagic uper Highway)
2. Kota Multimedia (Multimedia Cities)
3. Nusantara Multimedia Community Access Centers (Pusat Akses Masyarakat Multimedia Nusantara)
Di kalangan pemerintah maupun masyarakat umum melalui berbagai jaringan yang ada, pada tahun 1996 ini telah beroperasi : IPTEKNET, SISKOM DAGRI, DEPERINDAG ONLINE, INFORIS, TELKOM-SISFONET, Frame Relay LINTAS-ARTA, WASANTARA-NET, ITB-NET, INDONET, RADNET, SISTELINDO, IBM-NET, IDOLANET.CBNNET, MELSANET, INDOSATNET, TELKOM RISTINET, MITRANET, MEGANET, dan beberapa jaringan (sistem simpul dan distribusi informasi) yang akan terus bermunculan. Dengan terjalinnya ‘network of networks’ tersebut di atas infrastuktur jaringan Nusantara aplikasi pendidikan dapat dilakukan.
Pada saat ini pengembangan perangkat keras masih mengalami kendala, karena sebagiaan besar komponen masih diimpor dari mancanegara. Sebagai akibatnya maka harga perangkat keras itu sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan rata-rata keluerga Indonesia untuk membeli. Kecuali itu kemajuan dalam teknologi berlangsung sedemikian rupa, sehingga dalam waktu yang singkat peralatan yang ada sudah ketinggalan zaman.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Teknologi Komunikasi & Informasi

Blueprint TIK Indonesia

Untuk menentukan arah pembangunan bidang TIK di Indonesia, perlu menetapkan blueprint (cetak biru) dan roadmap agar setiap langkah pengembangan TIK menjadi lebih terarah dan sinergis. Blueprint dan roadmap tersebut sangat diperlukan untuk menentukan arah perkembangan dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan. Ada 4 (empat) komponen penting dalam menentukan blueprint TIK Indonesia :

1. Infrastruktur TIK

Saat ini pembangunan infrastruktur TIK masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan TIK Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat kebutuhan infrastruktur TIK semakin tinggi, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur itu sendiri (lihat Tabel 1).



Tabel 1.
Perkiraan Kebutuhan Infrastruktur
Telekomunikasi dan Informatika

AkhirTahun

Sambungan Tetap

STB

Internet

Multimedia*
Kapasitas

Penetrasi

Pelanggan(KapasitasTerpakai)

Penetrasi

Pelanggan(juta)

Pelanggan(juta)
2006

10.454.115

4,6

33.303.941

14,59

4,371

3,637
2007

11.594.976

5,0

38.622.073

16,70

5,863

4,866
2008

12.963.259

5,5

43.940.204

18,76

7,680

6,363
2009

14.591.029

6,1

49.258.336

20,76

9,853

8,153
2010

16.510.494

6,9

54.576.467

22,71

12,417

10,265
2011

18.753.716

7,7

59.894.599

24,62

15,403

12,725
2012

21.352.879

8,7

65.212.730

26,48

18,847

15,562
2013

24.340.042

9,8

70.530.862

28,29

22,779

18,801
2014

27.747.373

11,0

75.848.993

30,06

27,233

22,471
2015

31.607.041

12,4

81.167.125

31,79

32,243

26,598
Sumber : Demand Forecast Ditjen Postel, 2002.


Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, perlu sejumlah program pembangunan infrastruktur yang terarah. Berikut ini adalah beberapa program pembangunan infrastruktur TIK yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan:


a. Universal Service Obligation (USO)

Program USO atau Kewajiban Kontribusi Pelayanan Universal Telekomunikasi merupakan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil, perintisan, atau daerah perbatasan. Sumber pendanaan pokok berasal dari kontribusi 0,75% dari annual gross revenue seluruh penyelenggara telekomunikasi. Diharapkan dari program ini pada tahun 2010 seluruh desa di Indonesia telah memiliki minimal 1 (satu) jalur telepon. Sedangkan tahun 2015 ditargetkan 50% (lima puluh persen) desa di seluruh Indonesia sudah bisa mengakses internet.

b. Palapa Ring Project

Terkait juga dengan pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah tengah mengusahakan untuk pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring sebagai tulang punggung (backbone) bagi sistem telekomunikasi nasional. Palapa Ring merupakan jaringan kabel bawah laut berbentuk cincin terintegrasi yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua bagian barat yang panjangnya sekitar 25.000 km. dengan terwujudnya jaringan serat optik Palapa Ring, maka aliran komunikasi dan informasi akan semakin tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Terobosan luar biasa ini akan membuka hambatan informasi (information barrier) di daerah Indonesia timur yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.


c. Penyelenggaraan Broadband Wireless Access

Program ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk membangun jariangan infrastruktur komunikasi dan informasi. Dengan pembeabsan ijin pita frekuensi 2,4 GHz, diharapkan mampu meningkatkan dan memasyarakatkan penggunaan internet di Indonesia serta menekan biaya akses internet yang masih terbilang mahal dibandingkan negara lain.


2. E-edukasi

Pembangunan dan pengembangan e-edukasi sebagai pendukung perkembangan TIK di Indonesia dirasa masih belum memadai. Selain masih rendahnya rata-rata partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan, namun juga kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK adalah menjadi salah satu faktor utamanya. Untuk itu perlu adanya sejumlah program pengembangan e-edukasi di Indonesia, di antaranya :


a. Standar Kompetensi Profesi SDM TIK

Tingginya permintaan pasar akan profesi TIK di Indonesia mendorong perlunya standar kompetensi profesi yang baku bagi sumber daya manusia di bidang TIK. Standar kompetensi ini diperlukan untuk menjaga kualitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari berbagai stakeholders agar dapat merumuskan standar kompetensi profesi SDM TIK yang tepat bagi kebutuhan pasar industri.


b. Kampanye Penggunaan Internet untuk Pendidikan

Walaupun jumlah pengguna internet maupun jumlah internet domains di Indonesia meningkat secara tajam, namun pemanfaatan internet untuk pembelajaran masih terbatas. Selain pola belajar masih menggunakan pola konvensional, namun juga karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang penggunaan internet untuk pendidikan, seperti kurangnya ketersediaan komputer di sekolah, tidak adanya akses telekomunikasi yang memadai, serta masih mahalnya biaya akses internet. Diharapkan sebagian besar perguruan tinggi dan sekolah terhubung internet dan literasi TI sebagai bagian dari Masyarakat Berbasis Informasi.


c. Pengembangan Software Pendidikan

Dengan mengembangkan software pendidikan akan meningkatkan pemerataan materi pendidikan dan kompetensi yang baik bagi para pelajar. Program ini mengimplementasikan sistem pembelajaran dengan menggunakan software sebagai alat bantu guna memberikan kemudahan dalam proses belajar-mengajar, baik bagi para pelajar dan khususnya para pengajar dalam menyampaikan material kepada para anak didik. Diharapkan sebagian besar sekolah di Indonesia dapat menggunakan alat bantu software pendidikan sebagai salah satu alat bantu mengajar.


3. Beberapa Program Aksi
Pemanfaatan TTI dalam pendidikan merupakan sesuatu yang imperatif, karena tanpa itu pendidikan kita akan senantiasa ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, apalagi dengan negara maju. Namun peerlu disadari bahwa karena keterbatasan sumber daya, khususnya dana, pemanfaatan itu tidak dapat dilakukan secara menyaluruh dalam semua sektor pendidikan. Pengembangan program aksi dilakukan melalui melalui proyek perintiisan dan atau percontohan.
Sasaran pokok program aksi adalah peeningkatan mutu proses dan keluaran pendidikan, dengan tekanan pada proses yang efektif dan efisien serta keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pemulihan proyek perintisan atau percontohan didasarkan pada kriteria :
· Posisi kritikal dari program: kesediaan pimpinan lembaga pemdidikan, kesediaan guru, dukungan orang tua, dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TTI untuk pendidikan merupakan sesuatu yang kritikal, karena tanpa itu semua, apa pun yang akan dilakukan tidak akan berhasil.
· Dukungan teknologi dan infrastruktur pada “users’ end”: tidak dilakukan pembangunan secara khusus mulai dari awal, melainkan memanfaatan dan meningkatkan apa yang sudah ada.
· Kesiapan kelembagaan: telah tersedia orang, organisasi, program, dan alokasi dana (meskipun terbatas) yang bertanggung jawab dalam menyelengarakan kegiatan.

Berdasarkan sasaran dan kriteria program aksi tersebut, maka berikut ini disajikan serangkaian program aksi yang diusulkan.

Program Aksi I : Pelatihan Tenaga

Tujuan program ini adalah:
1) Mendapatkan sejumlah tenaga yang mampu menangani perkembangan perangkat lunak TTI
2) Memperoleh paket program pelatihan untuk berbagai bidang ketrampilan yang dapat digunakan bersama

Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi:
1) Mengadakan penelusuran kebutuhan latihan
2) Merancang program latihan khusus
3) Menentukan kriteria dan memilih peserta latihan
4) Melaksanakan pelatihan dan memonitor jalannya pelatihan

Program Aksi II : Pengembangan Jaringan

Tujuan program ini adalah:
1) Memperoleh informasi lengkap tentang berbagai lembaga yang sudah mengembangkan penggunaan TTI, termasuk semua produk yang telah dihasilkan
2) Terbentuknya aliansi atau kerja sama untuk menghindarkan pemborosan dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan fasilitas bersama.

Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi:
1) Mengadakan inventarisasi lembaga-lembaga pendidikan yang telah menyelenggarakan/mengembangkan program ITI
2) Mengadakan rapat koordinasi untuk pembentukan jaringan komunikasi dan kerja sama
3) Dibangunanya unit layanan informasi
4) Penyusunan rencana kerja yang dapat dilakukan bersama

Program Aksi III : Penataran Guru/Dosen/Pengajar

Tujuan program ini adalah:
1) Terlatihanya tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, pemilik administator, dosen, pengajar, widyaiswara)
2) Timbulnya komitmen para pengelola lembaga/program pendidikan dan pelatihan terhadap model-model pembelajaran berbasis jaringan
3) Meningkatkanya kemampuan guru, dosen dan tenaga pengajar untuk merancang dan menyelenggarakan program pembelajaran dengan, menintrergrasikan bahan-bahan pembelajaran berbasis jaringan ke dalam program pembelajaran mereka
4) Terbentuknya forum dan kesempatan pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta produk pembelajaran antara sesama sejawat
5) Masuknya materi pengenalan model pembelajaran berbasis jaringan dalam setiap kegiatan pendidikan prajabatan dan penataran guru
6) Tersediahnya sejumlah tenaga penatar pada tiap LPTK dan PPG/BPG yang mampu melatih rekan-rekanya mengenai pemanfaatan TTI

Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi :
1) Menelurusi kebutuhan pendidikan/pelatihan dalam rangka aplikasi pembelajaran berbasis jaringan
2) Mengembangkan serangkaian program pendidikan/pelatihan pembuatan paket-paket pendidikan/pelatihanya
3) Mengembangkan program multimedia dan model-model pembelajaran berbasis jaringan dalam berbagai subjek dan jenjang
4) Menyelenggarakan acara sosialisasi aplikasi TTI kepada lembaga pendidikan/pelatihan
5) Mengusahakan sponsor dan partner dalam pengembangan, produksi, dan pemanfaatan program pembelajaran berbasis jaringan
6) Memperjuangkan kemudahan bagi lembaga-lembaga pendidikan/pelatihan untuk mengadopsi program pembelajaran berbasis jaringan
7) Membentuk tim kordinasi untuk penyelenggaraan penataran
8) Penyusunan Buku Petunjuk Operasional bagi para guru mengenai pembelajaran terbuka dengan komputer akses Internet dan LAN

Program Aksi IV : Pendidikan Luar Sekolah

Tujuan program ini adalah :
1) Tersusunya suatu kebijakan mengenai pola pemanfaatan TTI di sekolah pada semua jenjang
2) Terselenggaranya proyek-proyek perintisan penggunaan TTI di sepuluh kota (Medan, Batam, Jakarta, Bandung, Semarang Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, dan Ujung pandang), sekarang sekurang-kurangnya dua Sekolah Dasar, dua SLTP, dua SMU dan dua SMK untuk tiap kota
3) Terbina dan terkoordinasikannya proyek-proyek perintisan penggunaan TTI di sekolah. Baik atas usaha swadaya maupun proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan
4) Terbentuknya perpustakaan elektronik untuk berbagai jenjang dan jenius sekolah
5) Tersedianya bahan-bahan belajar multimedia, yang dapat digunakan untuk belajar secara interaktif
6) Terbentuknya model-model penggunaan TTI di sekolah, termasuk kebijakan pengelolaan, konfigurasi peralatan, pengembangan dan adaptasi program pembelajaran/perangkat lunak, pengembangan kurikulum, serta pelatihan guru

Kegiatan yang oerlu dilakukan meliputi :
1) Menginventarisasi program dan kegiatan yang telah diluncurkan baik oleh swasta maupun pemerintah, mengenai penggunaan TTI untuk sekolah
2) Menginventarisasi sekolah-sekolah, baik yang atas prakarsa sendiri maupun yang dijadikan ajang perintisan proyek pembangunan, yang telah menggunakan TTI
3) Mengamati dengan cermat beberapa program/kegiatan yang terpilih untuk dikembangkan sebagai model untuk disebarkan
4) Membangun jaringan kerja sama dan koordinasi antar-sekolah yang bersangkutan
5) Mengembangkan paket belajar yang sesuai dan atau terkait dengan kurikulum sekolah, dalam bentuk multimedia yang interaktif
6) Menyusun Buku Pola Panduan Operasional Penggunaan TTI di sekolah
7) Merumuskan butir-butir usulan kebijakan (nasional, strategik, maupun operasional) yang diharapkan dapat digunakan sebagai pegangan bagi pejabat/petugas di lapangan

Program Aksi V : Pendidikan Tinggi

Tujuan program ini adalah:
1) Tersusunya informasi lengkap tentang program-program pembelajaran berbasis TTI yang dikembangkan oleh perguruan tinggi
2) Terselenggaranya pertemuan koordinasi antarperguruan tinggi pengembang program penggunaan TTI
3) Diperolehnya kemduahan bagi tiap perguruan tinggi untuk memperoleh akses terhadap program pembelajaran yang telah dikembangkan
4) Tersusunya model sistem pembelajaran berbasis TTI, termasuk kebijakan pengelolaan, konfigurasi, dan spesifikasi peralatan, pengembangan dan adaptasi program pembelajaran/perangkat lunak, pengembangan kurikulum, serta pelatihan dosen

Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi :
1) Meninvetarisasikan dan mendeskripsikan program-program pembelajaran berbasis TTI yang dikembangkan oleh perguruan tinggi
2) Mengembangkan jaringan (webserver dengan domain sendiri), yang dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai program-program pembelajaran yang dikembangkan dan untuk diskusi
3) Melaksanakan pelatihan tenaga secara bersama, baik untuk perancangan dan produksi program, maupun untuk mengembangkan kurikulum dan mengelola kegiatan pembelajaran
4) Mengusahakan akses atas program-program jadi dari luar negeri, terutama yang dapat diperoleh tanpa atau dengan biaya murah
5) Mengusahakan sponsor dan mitra untuk kegiatan pengembangan
6) Mengusahakan pembakuan atau sekurang-kurangnya kompatibilitas sistem operasional dan peralatan untuk digunakan dalam proses pembelajaran

Program Aksi VI : Pendidikan Kedinasan dan Profesional

Tujuan program ini adalah :
1) Terbentuknya jaringan telematika untuk keperluan pendidikan dan pelatihan terbuka
2) Tersedianya tenaga pengembang program dan pelaksana lapangan (ahli teknologi pendidikan dan teknisi sumber belajar)
3) Terbentuknya perpustakaan elektronik yang dapat diakses oleh semua lembaga diklat
4) Tersedianya paket pelatihan dasar “melek TTI” untuk digunakan oleh semua lembaga pelatihan
5) Didayagunakanya surat elektronik antara sesama lembaga diklat
6) Terbentuknya homepage pada semua lembaga diklat
7) Tersedianya sarana dan peralatan untuk dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kelompok sasaran

Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi:
1) Mensosialisasikan pemanfaatan TTI kepada semua pimpinan dan karyawan lembaga diklat
2) Mengembangkan jaringan (webserver dengan domain sendiri), yang dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai program-program pembelajaran yang dikembangkan dan untuk diskusi
3) Melaksanakan pelatihan tenaga secara bersama, baik untuk perancangan dan produksi program, maupun untuk mengembangkan kurikulum dan mengelola kegiatan pembelajaran
4) Mengusahakan akses atas program-program jadi dari luar negeri, terutama yang dapat diperoleh tanpa atau dengan biaya murah
5) Mengusahakan sponsor dan mitra untuk kegiatan pengembangan
6) Mengusahakan pembakuan atau sekurang-kurangnya kompatibilitas sistem operasional dan peralatan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

4. E-Government

Dalam rangka membangun e-government di institusi pemerintahan, secara formal e-government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi kebijakan di bidang e-government. Ada sejumlah langkah-langkah yang diambil, yaitu :


a. Rencana Legalisasi Software Pemerintah

Langkah tersebut diambil untuk menekan angka pembajakan software di instansi pemerintah. Selain itu juga dampak dari legalisasi tersebut mendorong penggunaan software berbasis open source yang relatif lebih murah sehingga mampu menurunkan biaya belanja untuk pengadaan software. Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional : 65%) dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata internasional.


b. E-procurement

Dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah melalui e-procurement, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menekan perilaku-perilaku KKN yang kerap kali terjadi. Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa melalui internet masih dalam tahap e-announcement (pengumuman melalui situs).


c. National Single Window

National Single Window diterapkan untuk integrasi semua layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu sehingga lebih efisien.National Single Window menyediakan layanan perdagangan ekspor dan impor dalam satu kanal website pemerintah yang mencakup proses pengurusan bea cukai, pengiriman, transfer bank, asuransi, perizinan, dan sebagainya. Intinya, adanya integrasi semua layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu. Tujuannya adalah peluang ekspor dan impor lebih besar dan proses lebih cepat serta mempercepat pergerakan perekonomian Indonesia.


KESIMPULAN


Dalam pelaksanaannya, pengembangan sektor TIK akan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, riset dan teknologi, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan sebagainya. Untuk itu, selain perencanaan strategi dan kebijakan yang tepat, juga diperlukan e-leadership yang kuat dalam menerapkan setiap perencanaan yang telah dibuat secara matang. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing sektor akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan bidang TIK serta bidang komunikasi dan informatika secara umum.

SISTEM JAMINAN KUALITAS DALAM PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH

Kualitas pendidikan semakin mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang berkepentingan. Sistem jaminan kualitas (SIMINTAS) menjadi prioritas lembaga pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) guna memenuhi tuntutan pengguna jas serta pihak lain yang berkepentingan dalam hal akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kompetisi, dan akredirtas. SIMINTAS merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh, sistematik dan berkelanjutan. Penerapan SIMINTAS memerlukan langkah-langkah sistematik, mulai dari pengembangan kerangka acuan dan instrumen, sosialisasidan pelatihan, penilaian keadaan lembaga, penentuan prioritas, integrasi ke dalam rencana kegiatan tahunan, implementasi, serta evaluasi implementasi. Keberhasilan penerapan SIMINTAS dalam PTJJ mensyaratkan perubahan sikap dan budaya kerja sumber daya manusia (SDM) serta ketangguhan pimpinan puncak organisasi untuk mengarahkan perubahan menuju budaya kerja berkualitas. Beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam penerapan SIMINTAS adalah adanya hambatan dalam implementasi tahap awal, pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, dan upaya menciptakan dan menigkatkan budaya kerja berkualitas dalam organisasi.

Perubahan pesat diberbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, teknologi, serta perubahan paradigma pendidikan nasional yang mengarah pada desentralisasi dan otonomi pendidikan menghendaki institusi pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) untuk secara kritis melihat kembali peran dan kinerjanya selama ini. Institusi PTJJ makin banyak mendapatkan tekanan eksternal untuk meningkatkan daya saing, efektifitas, serta mengoptimalkan peluang kerja sama. Tekanan kepentingan stakeholders juga terkait dengan masalah pelayanan, akuntabilitas, serta transparasi. Penerapan secara konsisten sisitem jaminan kualitas yang bersifat menyeluruh, sistematik dan berkelanjutan merupakan jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut.
Di sektor pendidikan tinggi misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 61/1999 tentang Penetapan Perguruan tinggi sebagai Badan Hukum memberikan pertanda positif bagi pengelola perguruan tinggi di negara kita, terlepas dari motivasi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Ini merupakan pertanda bagi desentralisasi dan otonomi yang luas bagi perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, Keputusan Menti Pendidikan Nasional RI Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh membuka peluang baru bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di tanah air. Dengan adanya keputusan ini, kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh terbuka bagi institusi perguruan tinggi. Ini merupakan fenomena yang menggembirakan, meskipun harus disadari bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh mensyaratkan kualitas.
PTJJ bukan merupakan hal baru di Indonesia karena sudah ada sejak diselenggarakannya penataan guru secara jarak jauh pada dasawarsa1950an. SMP Terbuka sudah dioprasikan semenjak dasawarsa 1970an. PTJJ di Indonesia berkembang terus dengan didirikannya universitas terbuka (UT) sebagai Perguruan Tinggi Negri (PTN) ke 45 pada tnaggal 4 september 1984. Misi utama UT adalah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya kepada para guru, mereka yang sudah bekerja, serta lulusan SLTA yang tidak tertampung pada PTN tatap muka, dimana pun mereka berada.
Misi UT berkembang menyesuaikan perubahan kebutuhan masyarakat dengan menawarkan program pendidikan berkelanjutan, pasca sarjana, dan kolaborasi internasional. Sebagai institusi, UT telah berkembang menjadi salah satu dari 10 mega-universitas di dunia, yang menunjukan bahwa UT adalah sebuah universitas terbuka yang besar. Saat ini, tahun 2002 UT mengakomodasi lebih dari 300.000 mahasiswayang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam praktek, PTJJ dihadapkan pada 2 permasalahan pokok, yaitu akses dan kualitas. Akses dikaitkan dengan pemerataan kesempatan pendidikan sedangkan kualitas terkait dengan pelayanan penyediaan sumber daya yang secara optimal dapat mencapai target yang diharapkan. Dua hal ini perlu mendapat perhatian serius dalam merancang dan mengembangkan program PTJJ. PTJJ merupakan suatu alternatif realistis bagi upaya pemerataan kesempatan pendidikan karena membangun sistem pendidikan tatap muka dalam skala besar menjadi terlalu mahal. Perluasan akses kesempatan pendidikan harus diimbangi dengan sumber daya yang memadai untuk menjamin kualitas yang memadai.
Pendidikan juga menghadapi tantangan untuk menyediakan program pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Gagasan pendidikan sepanjang hayat menuntut sistem pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis untuk mengembangkan program yang mudah diakses, berkualitas, dan fleksibel. Dalam perkembangannya, PTJJ menjadi bagian dari mainstream educational system dan bagian dari strategi pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

A. KECENDRUNGAN MUTAKHIR PTJJ
Sistem PTJJ dilandasi oleh 3 prinsip yang harus dipenuhi secara konsisten, yaitu :
1) Otonomi dan kemarian belajar sebagai konsekuensi keterpisahan antara pendidik dan peserta didikselama proses pembelajaran.
2) Industrialisasi dalam pengembangan, pengadaan dan pendistribusian bahan pembelajaran.
3) Interaksi dan komunikasi melalui media.
PTJJ berkembang pesat mulai dari pendidikan berbasis korespondensi, pendidikan berbasis multi media, dan menjadi pendidikan berbasis jaringan digital pada saat ini. Peran media dan teknologi dalam system PTJJ menjadi sangat menentukan Karen media dan teknologi dipergunakan dalam interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Penyampaian bahan ajar kepada peserta didik dilakukan dengan memanfaatkan media dan teknologi, baik bentuk cetak, non cetak, maupun elektronik. Pengembangan pemanfaatan media dalam system PTJJ dimulai dengan media yang sederhana yaitu korespondensi, yang oleh Moore dan Kearsly (1996) disebut sebagia generasi pertama. Pemanfaatan media dan teknologi dalam PTJJ berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berkembang teknologi.
Generasi kedua media dan teknologi yang dimulai pada dasawarsa 1970an ditandai dengan pemanfaatan media audiovisual seperti audio/video kaset dan komputer. Pada dasawarsa tersebut, media komunikasi dua arah mulai diperkenalkan. Teknologi komunikasi dua arah sangat penting dalam system PTJJ Karen kemungkinan peserta didik untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan institusi atau tutor sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam system PTJJ.
Kemudian pada dasawarsa 1990an, yang disebut sebagai generasi ke 3, teknologi berbasis jaringan dan multimedia (web,internet,LAS) berkembang pesat dan hal ini berdampak terhadap akses pelayanan PTJJ menjadi luas dan luwes (Moore & Kearsly, 1996). Teknologi generasi ke 3 ini memungkinkan komunikasi dan interaksi yang bersifat synchronous maupun asynchronous.
Karakteristik menonjol system PTJJ adalah industrialisasi dalam pengembangan, pengadaan, dan pendistibusian bahan pembelajaran dan ujian. PTJJ memiliki persamaan yang mendasar dengan mekanisme kerja industri dalam hal pembagian kerja, lini perakitan, produksi massa, persiapan kerja, perubahan, berorientasi pada tujuan, konsentrasi dan sentralisasi (Peters, 1994). PTJJ merupakan metode rasional dalam menyediakan ilmu pengetahuan sebagai akibat dari penerapan prinsip-prinsip industri dan penggunaan teknologi. PTJJ memungkinkan partisipasi peserta didik dalam jumlah besar secara serentak tanpa dihambat oleh tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sebagai suatu bentuk industry pembelajaran, PTJJ secara structural berbeda dengan pendidikan tatap muka. Teknologi dan perencanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan jarak jauh. Peters (1994) menegaskan bahwa penyiapan penyajian bahan belajar (pengetahuan, keterampilan, dan sikap), pemanfaatan media dan teknologi, pengadaan dan distribusi bahan ajar kepada peserta didik, dilakukan secara terorganisasi dengan pembagian tugas yang jelas dan spesifik pada unit-unit yang terdapat di lingkungan institusi.
Sebagai sebuah industri pendidikan yang dalam proses penyelenggaraannya membutuhkan beragam keterampilan, keahlian, dan jasa pelayanan, sister PTJJ bergantung pada kemitraan dan jaringan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Kemitraan dalam pengembangan bahan ajar yang melibatkan ahli materi dari berbagi institusi pendidikan, baik di dalam maupun diluar negri. Demikian pula kemitraan dalam bidang jasa pengiriman bahan dan informasi melalui jasa pos, telekomunikasi, penyedia jaringan siaran, maupun internet perlu dikembangkan. Sangat jelas bahwa system pendidikan jarak jauh tidak akan dapat bertahan dan berkembang tanpa adanya kemitraan dan kerjasama yang baik dari berbagai instansi. Tanpa adanya kemitraan dan kerja sama yang baik dengan berbagai institusi dan instansi, system PTJJ tidak akan berjalan secara optimal.
Walaupun system PTJJ merenapakan system industrialisasi dalam hampir seluruh proses penyelenggaraannya. Seperti proses produksi dan distribusi bahan ajar,registrasi, dan ujian, namun kebutuhan dan kepentingan peserta didik sebagai stakeholder utama haruslah menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun system prosedur kerja dan penyelenggaraan program. Pada akhirnya kepuasan peserta didik dan pengguna jasa menjadi criteria utama efektivitas PTJJ. B. kualitas pembelajaraan jarah jauh
kualitas dalam PTJJ seringkali hanya dilihat dari segi produk bahan ajarnya saja, sekalipun pelayanan maupun proses pembelajaran dalam PTJJ sangat penting. Menilai kualitas produk yang kelihatan (tangible) dalam PTJJ relative mudah dibandingkan menilai proses pembelajran, pelayanan, atau proses manejemen yang tidak kelihatan (intangible). Bahan ajar sebagai media utama dalam proses pembelajaran dapat dilihat oleh masyarakat untuk dinilai. Sedangkan kualitas pembelajaran, pelayanan, dan proses manajemen yang bersifat intangible lebih sulit untuk dinilail.
Kualitas dalam PTJJ meliputi filosofi, proses, dan produk PTJJ itu sendiri (COL, 1997). Dalam hal filosofi, beberapa peryataan untuk mengukur kualitas dapat dikemukakan sebagai berikut: apakah misi institusi sesuai dengan harapan masyarakat dan stakeholders? Apakah staf memahami visi, misi dan kebijakan institusi? Apakah system jaminan kualitas diterapkan secara sungguh-sungguh? Bagamana institusi membangun citra produk? Apakah prinsip-prinsip corporate and good governance dilaksanakan secara konsiste?
Sementara itu, kualitas produk meliputi hal-hal seperti bahan ajar, jumlah lulusanm, persentasi kelulusan ujian, alumni yang mengikuti studi lanjut, mendapatkan pekerjaan atau promosi. Kualitas proses terkait hal-hal seperti proses pembalajaran, bimbingan mahasiswa, konseling, koordinasi pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, jaringan kerja dengan kantor regional, pengelolah system informasi mahasiswa, penjadwalan tutorial, layanan bantuan belajar, distribusi bahan ajar, dan penyiaran melalui media masa. Kualitas filosofi berkaitan visi dan misi institusi, kebijakan, institusi, budaya kerja, budaya institusi, serta citra public insitusi yang bersangkutan.
C. penerapan system jaminan kualitas dalam PTJJ
Sisitem jaminan kualitas (SIMINTAS) pada awalnya banyak digunakan dalam dunia industry bhisnis dan jasa sebagai upaya memberikan layanan serta produk yang memuaskan pelanggannya. Kualitas itu sendiri oleh para praktisi bisnis dan jasa dipersepsikan secara berbeda dari sudut pandang mereka masing-masing dan dengan criteria yang berbeda. Sebagian orang mengartikan kualitas dengan menitikberatkan pada standarisasi sementara sebagian orang mengartikan kualitas sebagai efisiensi dan efektivitas (fitness to purpose) dari suatu proses atau produk (Frazer, 1994). Ellis (1993) mendenfinisikan kualitas sebagai stndarisasi yang harus digunakan sebgai acuan dalam upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Jaminan kualitas oleh ellis (1993) diartikan sebagai proses produksi atau pelayanan yang harus dilakukan secara konsisten berdasarkan standar yang telah ditentukan. Sementara freeman (1991) menyatakan bahwa jaminan kualitas merupakan upaya preventif terhadap kegagalan dan berfokus pada proses yang bersifat pro-aktif. Dari sebagai pendapat mengenai pengertian kaminan kualitas, warren, McManus, andNnaxor (1994) mensintensiskan dan peningkatan kulaitas suatu program atau pemeliharaan dan peningkatan kualitas suatu program atai pelayanan secara berkelanjutan, aktif, dan terpadu.
Penerpan SIMINTAS dalam indrusti bisnis dan jasa dilakukan baik dengan menggunakan standar internal perusahaan maupun standar jaminan kualitas yang bertaraf perusahaan internasional. Standar ISO 9000, misalnya, merupakan salah satu stabdar system manajemen kualitas yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas barang diadopsi diindonesia pada tahun 1992. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, lebih darti 1300 perusahaan diindonesia telah mendapatkan sertifikat ISO 9001/2. Perolehan pengakuan ISO 9000 dijadikan patokan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah memiliki standar manajemen kualitas yang mampu memberikan kepastian mutu produk barang dan jasa yang ditawarkan. Layanan pendidikan dapat menggunakan standar ISO yang relevan yang berkaitan dengan industry jasa.
Penerapan SIMINTAS dalam dunia pendidikan selayaknya mendapat perhatian. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan serta persaingan yang ketat dalam penawaran program pendidikan, banyak institusi pendidikan merasa per menilai diri dan menetapkan standar kualitas. Kebutuhan ini lebih nyata diraskan oleh PTJJ mengingat hakikat penyelenggaraannya lebih menyerupai industry dan jasa.
Upaya penerpan SIMINTAS telah dilakukan oleh berbagai institusi PTJJ (Chew dkk., 1997). Pada jejang pendidikan tinggi, asian association of open universities (AAOU) telah mengembangkan Quality assurance (QA) framework sebagai upaya untuk menentukan stabdar kualitas dan meningkatkan kualitas PTJJ yang diselenggarakan oleh anggota AAOU, termasuk UT sebagai salah satu anggotanya. Berdasarkan kerangka acuan yang telah dikembangkan AAOU ini, UT telah menggunakan SIMINTAS dengan memodifikasi komponen kerangka acuan serta menjabarkannya dalam indicator sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi relevan untuk dipergunakan dalam konteks UT ( Universitas terbuka, 2002). System jaminan kualitas PTJJ yang dikembangkan AAOU bersifat generic dan universal senghingga dapat diterapkan pada PTJJ manapun.
SIMINTAS PTJJ meliputi Sembilan komponen bersifat terpadu. Pengelompokkan kedalam Sembilan komponen ini dilandasi oleh pemikiran yang mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan PTJJ secara menyeluruh. Pengelompokkan komponen yang dimaskud adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan dan perencanaan.
2. Pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia
3. Manajemen dan adminitrasi.
4. Peserta didik
5. Rancangan dan pengembangan program.
6. Rancangan dan pengembangan matapelajaran.
7. Bantuan belajar bagi peserta didik.
8. Penilaian peserta didik.
9. Media pembelajaran.

Keseimbangan komponen ini merupakan hal yang sangat penting dalam peyelenggaraan PTJJ karena inplikasi logistic dan sifat missal pendidikan jarah jauh. Kebijakan dan perencanaan menjadi pedoman utama dalam manajemen penyelenggaraan PTJJ. Sidamping itu, PTJJ menuntut kualitas SDM yang tinggi dengan berbagau macam kompetensi dan fungsi yang berbeda mulai dari pengembangan kurikulum, penulisan bahan ajar, penulis soal, perencangmedia, tutor, pengawas ujian, manajer, asministrator, staf administrative, dan staf pendukung lainnya.program dan mata kuliah merupakan produk PTJJ yang harus dijamin kualitasnya disertai dengan pemberian bantuan yang memadai, pemanfaatan media, serta penerpan system penilaian mahasiswa yang konsisten dan secara akademik transparan.
Penerapan SIMINTAS mengubah secara mendasar praktek penglolaan yang selama ini berlangsung. Ada kecenderingan umum sebagian staf menolak perubahan, terutama bila perubahan itu menyangkut pekerjaan mereka. Upaya penigkatan kualitas memerlukan komitmen waktu, usaha, dan sumber daya yang besar. Penerapan SIMINTAS melibatkanseluruh staf dan sumber dalam organisasi. Upaya ini melibatkan seluruh lapisan daya melalui arahan, lemimpinan,dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencapai kualitas yang kehendaki mahasiswa dan pihak yang berkepenyingan. Semua upaya ini dilakukan untuk mencapaui visi dan misi intitusi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan perserta didik jarak jauh.
Sebagai institusi PTJJ, UT mengadaptasi AAOU QA framenwork untuk dapat menentukan sendiri criteria stabdar yang sesuai dengan UT.langkah-langkah implementasi SIMINTAS UT adalah sebaai berikut.
1. Penyusunan dokumen dan instrument.
2. Sosialisasi dan pelatihan.
3. Evaluasi diri menggunakan instrument.
4. Penentuan prioritas penigkatan kualitas berdasarkan hasil evaluasi diri.
5. Perumusan tindak lanjut operasional yang terintegrasi dalam rencana kerja.
6. Pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan standar SIMINTAS.
7. Evaluasi penerapan SIMINTAS secara berkelanjutan.
Dalam implementasi SIMINTAS, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen dan insrument yang mencangkup komponen dan butir SIMINTAS yang kemudian dipergunakan sebagai alat penilaian kualitas diri bagi seluruh unit di UT. Dalam instrument SIMINTAS, masing-masing butir komponen dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa indicator untuk memudahkan unit terkait dalam melakukan penilaian secara jujur dan konstiten. Penilaian kualitas diri ini merupakan upaya peningkatan diri yang dilakukan oleh unit dan tidak dimaksudkan untuk mencari atau menonjolkan keburukan atau kebaikan dipergunakan oleh masing-masing unit untuk menentukan prioritas perbaikan kualitas diri dengan dukungan penuh dari pimpinan puncak institusi. SMINTAS-UT, misalnya, memiliki 107 butir yang menunjukkan statemenet of best practicas yang dijabarkan secara rinci dalam beberapa indicator (lampiran 1).
D. PROSPEK DAN TANTANGAN
SIMINTAS menjadi bagian integral dalam kegiatan operasional penyelenggaraan PTJJ. Namun demikian, perlu disadari bahwa jaminan kualitas dapat terwujud hanya apabila dilakukan secara bersama-sama oleh unit-unit yang bertanggung jawab atas kualitas yang hendak di capai. SIMINTAS diharapkan dapat memelihara kualitas institusi dan program pendidikan yang diselenggarakan secara menyeluruh, sehingga hasil iuran yang berkualitas akan menjaga daya saing beehadapan dengan berbagai institusi pendidikan lain. Minat masyarakat yang tidak terhenti untuk mengikuti pendidikan pada institusi tersebut juga menjadi potensi besar untuk menjaga keberlangsungan institusi dan program-programnya.
Kesempatan kerjasama dengan institusi lain akan lebih terbuka bagi institusi yang dinilai akuntable. Kesadaran dan orientasi kepada kualitas oleh suatu institusi mempuntai kemungkinan menghasilkan kerjasama yang berkualitas yang dapat meningkatkan kredibilitas dan citra institusi yang terlibat. Minat calon mitra untuk menggunakan jasa/layanan suatu institusi juga semakin kuat apabila di yakini institusi tersebut mampu memberikan layanan yang berkualitas.
Upaya melaksanakan SIMINTAS bukan merupakana usaha yang dapat dilakukan dalam sekali gebrakan tetapi proses yang berjalan tahap demi tahap, secara sistematik, berkelanjutan, dan konsisten. Untuk itu diperlukan kondisi pendukung yang perlu dikembangkan sebelum dan selama implementasi system. Sikap positif seluruh jajaran staf terhadap system ini sebagai upaya strategis dan kredibel untuk menjaga kelangsungan hidup institusi, bukannya menganggap sebagai suatu ancaman bagi kemapanan yang ada.
Sikap yang negative seringkali dilibatkanoleh kekurang pahaman terhadap system jaminan kualitas sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif. Sikap yang mencari dan mengupayakan excellence juga kondusif untuk melaksanakan system ini. Sikap cepat puas diri dan asal-asalan (mediocracy) akan menilai system ini tidak perlu Karena semua tugas dianggap sudah berjalan dengan baik.
Kondisi lain yang akan mendukung implementasi system jaminan kualitas adalah adanya otonomi institusi pada unit-unit pada suatu institusi. Otonomi akan memberikan kemungkinan keluwesan bersikap dan mengambil kebijakan dan tindakan untuk mencapai standar yang di sepakati. Kewenangan otonomi ini pada sisi lain tidak terpisahkan dengan tuntutan akuntabilitas/ pertanggung jawaban kepada yang memberikan kewenangan. Untuk dapat menerapkan SIMINTAS dengan baik perlu di bentuk semacam satuan tugas beranggotakan pakar dalam bidang jaminan kualitas yang secara khusus menangani penerapan SIMINTAS.

PENUTUP
Mewujudkan pendidikan berkualitas merupakan tantangan PTJJ saat ini dank e depan. Globalisasi, seregulasi pendidikan, otonoi kelembagaan, akuntabilitas, ekspansi institusi internasional, dan partisipasi system pendidikan tatap muka dalam penyelenggaraan PTJJ adalah beberapa tekanan eksternal yang menantang institusi PTJJ yang ada. Kompetisi di antara para penyelenggara PTJJ berarti tantangan positif bagi institusi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dan hal ini akan menguntungkanpeserta didik dan pengguna jasa lainnya. Bagi institusi PTJJ, penerapan SIMINTAS secara konsisten adalah suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan hidup institusi PTJJ. Mewujudkan PTJJ berkualitas merupakan suatu upaya yang tidak lagi dapat di tunda.
SIMINTAS bukan semacam mantra yang dengan sekejap dapat mengubah penyelenggaraan dan hasil pendidikan dari tidak berkualitas menjadi berkualitas. Disamping memerlukan kesadaran dan kemauan yang kuat serta strategi yang tepat untuk melaksanakannya, perubahan dan perbaikan yang terjadi sifatnya bertahap, bukan revolusi tetapi lebih bersifat transformasi yang makan waktu. Meskipun demikian, tidak berarti jaminan kualitas dapat di kesampingkan mengingat konsekuensinya bagi kelangsungan hidup institusi, baik dalam kancah persaingan nasional maupun pertarungan global. Karena itu kata kuncinya adalah Don’t just survive, but be excellent.

SMU TERBUKA SEBUAH ALTERNATIF LAYANAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH UMUM

Perintisan SMU Terbuka dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan belajar bagi lulusan SLTP/MTs yang karena berbagai kendala sosial ekonomi, geografis, waktu, dan lainnya maka tidak/belum dapat mengikuti pendidikan pada tingkat SLTA. Pada tahun 2001 dilakukan pemantapan perintisan SMU Terbuka dengan melibatkan unsur pemerintah dearah dan unsur dinas pendidikan kabupaten/kota. Perintisan SMU Terbuka dilandasi oleh kerangka konseptual yang cukup matang baik dari segi teori, filsafat, pola pembelajaran, pola kelembagaan, maupun sistem jaminan kualitasnya (quality assuranrea). Uji coba SMU Terbuka telah dilakukan pada tahun 2002/2003 di 7 lokasi.
Upaya tersebut merupakan suatu perwujudan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. SMU Terbuka dipandang sebagai salah satu alternatif layanan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan setingkat SLTA , dengan kegiatan belajar yang bersifat fleksibel dan biaya yang relatif terjangkau oleh masyarakat luas.

Teori dan Konsep Model Pendidikan SMU Terbuka
Teori yang melandasi sistem SMU Terbuka adalah teori belajar mandiri.
Dari konsep teori belajar mandiri diatas, belajar mandiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Kegiatan belajar siswa tidak harus dilakukan dalam ruang kelas formal dengan tatap muka langsung dengan guru mata pelajaran.
2. Secara periodik siswa berkonsultasi dengan staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru) untuk memecahkan kesulitan dan masalah belajar.
3. Secara teratur siswa belajar dan menyelesaikan tugas-tugas individualnya.
SMU Terbuka adalah subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan kegiatan belajar mandiri para peserta didiknya dengan bimbingan terbatas dari orang lain. SMU Terbuka merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat menengah yang diselenggarakan oleh SMU reguler. SMU Terbuka bukanlah lembaga atau UPT baru yang berdiri sendiri, melainkan menginduk pada SMA reguler yang telah ada. Dengan demikian, SMU reguler yang menjadi Sekolah Induk SMU Terbuka menyelenggarakan pendidikan dengan dual mode system (tugas ganda). Artinya, Sekolah Induk SMU Terbuka sekaligus melayani dua kelompok peserta didik yang berbeda, dengan cara belajar yang berbeda. Dalam hal ini, Sekolah Induk SMU Terbuka diberi perluasan atau tambahan peran, yaitu berupa layanan pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kendala tertentu. (Pustekkom, 2005).
Dari informasi tersebut di atas dapatlah dirumuskan bahwa model/sistem pendidikan SMU Terbuka adalah model/sistem pendidikan SMU yang sebagian besar kegiatan pembelajaran-nya dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan bahan-bahan belajar yang dapat dipelajari peserta didik secara mandiri tanpa atau dengan seminimal mungkin bantuan orang lain. Karena itulah, para peserta didik SMU Terbuka setiap harinya belajar mandiri di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di bawah supervisi Guru Pamong, baik secara individual maupun dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Guru Pamong tidak bertugas mengajar karena memang mereka bukanlah orang yang berkualifikasi mengajar di SMU.
Konsepsi dasar yang melandasi pengertian/batasan SMU Terbuka sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah bahwa:
a. Belajar pada prinsipnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan sumber-sumber belajar, baik yang dirancang secara khusus maupun melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar yang tersedia;
b. Kegiatan belajar dapat terjadi di mana dan kapan saja, serta tidak sepenuhnya hanya tergantung pada guru dan gedung sekolah;
c. Kegiatan belajar-mengajar akan mencapai tujuannya apabila berpusat pada peserta didik dan melibatkan peserta didik secara aktif;
d. Penggunaan media pembelajaran yang dirancang secara benar dan tepat akan dapat memberi hasil belajar yang maksimal sesuai dengan karakteristik media itu sendiri; dan
e. Peserta didik pada prinsipnya mempunyai kemungkinan yang sama untuk berhasil dalam belajarnya apabila diberikan kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan karakteristiknya (Pustekkom-Depdiknas, 1999).

Karakteristik Model/Sistem Pendidikan SMU Terbuka
Karakteristik pelajaran meliputi tujuan yang dicapai dalam pelajaran dan hambatan untuk mencapainya, karakteristik siswa antara lain pola kehidupan sehari-hari, keadaan sosial ekonomi, latar belakang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya. Pengorganisasian bahan pelajaran antara lain bagaimana merancang bahan pelajaran untuk keperluan belajar mandiri, mendistribusikan kesiswa sehingga sampai tepat waktu.
Mengingat model/sistem pendidikan SMU Terbuka adalah bagian (subsistem) dari pendidikan SMU reguler, maka peserta didik SMU Terbuka adalah juga peserta didik dari SMU reguler yang ditunjuk sebagai Sekolah Induk SMU Terbuka. SMU Terbuka merupakan pola pendidikan yang menerapkan sistem belajar jarak jauh pada jenjang pendidikan menengah yang kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara fleksibel melalui penerapan prinsip-prinsip belajar mandiri. Pada hakekatnya, SMU Terbuka sama dan sederajat dengan SMU reguler/konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada aspek pembelajarannya di mana para peserta didik SMU Terbuka belajar secara mandiri tanpa atau dengan seminimal mungkin bantuan orang lain, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok kecil. (Pustekkom-Depdiknas, 2000).
Berdasarkan konsep tentang SMU Terbuka sebagaimana yang dikemukakan pada dokumen Pustekkom (Pustekkom-Depdiknas, 2000), maka karakteristik pendidikan SMU Terbuka dapat dilihat dari aspek tujuan, peserta didik, bahan dan pola pembelajar, kelembagaan, Organisasi dan Mekanisme, evaluasi dan sertifikasinya.
a. Tujuan Penyelenggaraan SMU Terbuka
Sebagai subsistem dari pendidikan SMU reguler, tujuan penyelenggaraan SMU Terbuka adalah sama dengan tujuan pendidikan menengah sebagaimana yang dirumuskan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 yaitu: (a) meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian; dan (b) meningkatkan kemampuan (keterampilan hidup) peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.
b. Peserta didik
Peserta didik SMU Terbuka adalah lulusan SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat maupun peserta didik putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah dengan rentangan usia antara 15-18 tahun. Dengan demikian, tidak ada perbedaan mengenai peserta didik yang diterima di SMU Terbuka dengan peserta didik yang diterima di SMU reguler/ konvensional dan memperoleh ijazah yang sama dengan siswa SMU. Perbedaan barulah tampak sewaktu para peserta didik belajar di SMU Terbuka, di mana sebagian besar kegiatan belajar mereka dilakukan secara mandiri, baik di TKB, di rumah atau di tempat lainnya.
c. Bahan dan pola Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
SMU Terbuka adalah pola pendidikan terbuka pada jenjang pendidikan menengah yang sistem pembelajarannya bersifat fleksibel dengan menerapkan prinsif-prinsif belajar mandiri melalui pemanfaatan sumber belajar yang tersedia secara optimal. Bahan belajar utama yang digunakan para peserta didik SMU Terbuka berbeda dengan yang digunakan di SMU reguler sekalipun acuan yang digunakan untuk pengembangan bahan belajarnya adalah sama, yaitu kurikulum SMU yang berlaku. Bahan belajar yang digunakan para peserta didik SMU Terbuka adalah bahan belajar mandiri cetak yang disebut modul (bahan belajar utama) dan bahan belajar dalam bentuk media lainnya (penunjang). Sekalipun demikian, tidaklah berarti bahwa peserta didik SMU Terbuka tidak boleh mempelajari bahan belajar yang digunakan oleh rekannya di SMU reguler atau sebaliknya.
Bahan belajar yang digunakan peserta didik SMU Terbuka memang dirancang secara khusus agar dapat dipelajari secara mandiri, baik secara individual maupun dalam kelompok-kelompok kecil oleh para peserta didik. Dikatakan secara khusus karena dengan mempelajari modul, para peserta didik dikondisikan seolah-olah berinteraksi dengan guru. Bahasa yang digunakan di dalam modul adalah bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, dan memungkinkan para peserta didik untuk mengevaluasi diri sendiri, baik melalui umpan balik segera (immediate feedbacks) maupun kunci jawaban soal-soal latihan/tugas yang tersedia di dalam modul dan akan ditunjang oleh media noncetak yang terdiri dari program audio, video/vcd, dan media lainnya. Jadi kualitas bahan belajar perlu mendapat perhatian untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran di SMU Terbuka. Oleh karena itu, pengembangan bahan belajar dilakukan secara sistematis sehingga dihasilka bahan belajar yang berkualitas, baik dari segi isi materi, penyajian, maupun tampilan. Dengan demikian bahan belajar tersebut menarik dan mudah untuk dipelajari.
Peserta didik SMU Terbuka tidak dituntut untuk datang setiap hari ke SMU reguler yang ditentukan tetapi mereka hanya datang belajar setiap sore (pukul 14.00 sd. 17.00) selama 5 hari setiap minggunya di TKB di bawah supervisi Guru Pamong. TKB merupakan suatu tempat yang memungkinkan digunakan peserta didik secara teratur untuk belajar. Tempat yang dijadikan sebagai TKB adalah sebuah tempat yang dapat mengakomodasikan satu rombongan belajar yang jumlahnya berkisar antara 5-20 orang peserta didik. TKB dapat berupa gedung SD, gedung SMP, Balai Desa, pondok pesantren atau tempat pertemuan lainnya yang ada dan yang relatif terjangkau oleh semua peserta didik yang tergabung ke dalam satu rombongan belajar.
Kegiatan belajar tutorial tatap muka biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu atau hari libur di Sekolah Induk. Pada umumnya, untuk setiap mata pelajaran, minimal mendapat alokasi tutorial selama 2 x 45 menit per bulan. Sedangkan untuk mata pelajaran yang sukar seperti bahasa Inggris, matematika, fisika, dan mata pelajaran yang penting seperti bahasa Indonesia, dalam sebulan minimal mendapat alokasi waktu tutorial 3 x 45 menit per bulan. Namun apabila SMU Terbuka tertentu menganut pola tutorial dua hari dalam seminggu, maka jumlah alokasi waktu tutorial untuk mata pelajaran yang sulit/penting minimal 4 x 45 menit dalam sebulan (Departemen Pendidikan Nasional, 2004).
Untuk mengikuti kegiatan belajar tutorial tatap muka ini, para peserta didiklah yang datang ke Sekolah Induk. Dengan kehadiran peserta didik di Sekolah Induk, maka berbagai fasilitas yang tersedia/dimiliki oleh Sekolah Induk dapat dimanfaatkan oleh para peserta didik SMU Terbuka sewaktu mereka datang ke Sekolah Induk. Dalam kegiatan tutorial tatap muka, Guru Bina dapat memanfaatkan modul, buku-buku lain yang relevan, media audio, media video, laboratorium, perpustakaan, dan lingkungan sekitar yang ada di Sekolah Induk (Departemen Pendidikan Nasional, 2004). Apabila berdasarkan berbagai pertimbangan, kegiatan tutorial tatap muka dapat saja dilaksanakan di luar Sekolah Induk, misalnya di salah satu gedung Sekolah Dasar yang terdekat dengan tempat tinggal mayoritas peserta didik. Apabila keadaannya demikian ini, maka Guru Binalah yang datang menjumpai peserta didik untuk menyelenggarakan kegiatan belajar tutorial tatap muka. Evaluasi belajar yang dilakukan mencakup Tes Mandiri, Tes Akhir Modul, Ulangan Harian (Tes Akhir Unit), Ulangan Umum(Ulangan Akhir Semester), dan Ujian Akhir Nasional(UAN). Mengenai pelaksanaan Ulangan umu dan Ujuan Akhir megacu pada peraturan yang berlaku pada SMU Reguler.
d. Kelembagaan, Organisasi dan Mekanisme Pengelolaan
SMU Terbuka lebih tepat bila dikategorikan sebagai suatu sistem belajar jarak jauh, bukannya pendidikan jarak jauh, karena proses pembelajaran utama berlangsung dengan adanya jarak dalam artian ruang dan waktu antara guru dan siswa, dan juga karena pembelajaran di SMU Terbuka lebih ditekankan pada penguasaan ranah kognitif dan psikomotor. Siswa lebih banyak belajar mandiri dengan memanfaatkan bahan belajar yang ada. Lembaga SMU Terbuka bukan merupakan unit pelaksana teknis (UPT) tersendiri. SMU Terbuka merupakan anak yang berinduk pada SMU Reguler terdekat, dan para pendidiknya pun ada didekat siswa setiap diperlukan. Jadi yang berjarak adalah pengadaan bahan belajar utama. Oleh karena itu sebutan pendidikan mandiri atau pendidikan bermedia lebih sepadan untuk mendeskripsikan SMU Terbuka.
Secara konseptual kelembagaan SMU Terbuka dapat ditinjau didasarkan pada kelembagaan sistem pendidikan secara umum. Kelembagaan sistem pendidikan dapat dibedakan dalam tiga dimensi yaitu :
1. Tingkat keresmian atau sifat wajib yang melekat pada lembaga
2. Bentuk kewenagan atau kendali yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan lembaga
3. Macam-macam sumber yang di gunakan untuk keperluan belajar mengajar
Srtuktur organisasi penyelenggaraan SMU Terbuka terdiri dari :
-. Pengarah (Ditjen / Setjen)
-. Penanggung Jawab Program (Dir Dikmenum / Ka Pustekkom)
-. Penanggung Jawab Teknis (Pusat)
-. Pembina (Sekda / Kadis Pendidikan)
-. Tim Teknis (Kasubdin)
-. Pelaksana Teknis (Kasubdin SMU kab/kota)
-. Sekolah (Kabupaten/Kota)
Mekanisme pengelolaan SMU Terbuka agak berbeda dengan SLTP Terbuka. Pada SLTP Terbuka pengelolaan sebagian besar dilakukan oleh pusat, sedangkan pada SMU Terbuka pengelolaan dilakukan dengan melibatkan daerah secara optimal, baik dari segi pendanaan maupun pengelolaan. Pusat hanya mempersiapkan pedoman-pedoman penyelenggaraan dan mempersiapkan bahan belajar selama masa perintisan. Selanjutnya pelaksanaan SMU Terbuka diserahkan kepada daerah (khususnya daerah Kabupaten/Kota).
e. Evaluasi dan Sertifikasi
Evaluasi yang dilaksanakan di SMU reguler diberlakukan juga di SMU Terbuka. Jika peserta didik SMU reguler mengikuti UAS, maka UAS juga dilaksanakan bagi peserta didik SMU Terbuka. Demikian juga dengan UAN, para peserta didik SMU Terbuka tidak terkecuali, mereka mengikuti UAN. Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan di SMU Terbuka yang setara dengan yang dilaksanakan di SMU reguler adalah sebagai berikut:
1) Tes Akhir Modul (TAM) setara dengan tes formatif atau ulangan harian pada SMU reguler.
2) Tes Akhir Unit setara dengan tes tengah semester (mid semester test) pada SMU reguler.
3) Tes Akhir Semester, yang dilaksanakan pada setiap akhir semester adalah sama dengan ulangan umum pada SMU reguler. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik setelah mempelajari sejumlah modul selama satu semester.
4) Ujian akhir merupakan ujian yang diselenggarakan untuk peserta didik SMU Terbuka Kelas III pada akhir tahun ajaran yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku di SMU Penyelenggara.
Sertifikasi yang diterima oleh para peserta didik SMU reguler yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di SMU adalah sama dengan yang diberikan kepada peserta didik SMU Terbuka.


Penyelenggaraan Model/Sistem Pendidikan SMU Terbuka
Ada 2 alasan utama di samping alasan yang bersifat angka-angka yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perintisan model/sistem pendidikan SMU Terbuka, yaitu dari sisi:
a. Calon peserta didik SMU Terbuka dengan berbagai permasalahannya, dan
b. Fleksibilitas penyelenggaraan model/sistem pendidikan SMU Terbuka.
a. Calon Peserta Didik SMUTerbuka (Anak Usia Sekolah Menengah)
Pada umumnya, SMU reguler berada di ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota serta di beberapa ibukota kecamatan. Sedangkan Sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP) reguler tidak hanya berada di daerah perkotaan tetapi juga sudah sampai ke tingkat kecamatan. Untuk mengakomodasikan jumlah lulusan SMP/MTs atau yang sederajat yang jumlahnya terus meningkat di samping jumlah peserta didik SMU yang putus sekolah, diperlukan satu model/sistem pendidikan SMU yang inovatif dan fleksibel.
Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa beberapa faktor penyebab peserta didik lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah adalah karena kemampuan finansial orangtua yang terbatas. Untuk menyekolahkan anak ke SMU menuntut biaya tinggi karena lokasi SMU yang relatif jauh dari tempat tinggal, kondisi geografis yang sulit, lokasi SMU yang pada umumnya terdapat di ibukota Kabupaten/Kota, tuntutan terhadap anak agar membantu orangtua bekerja mencari nafkah, dan ketersediaan sarana mobilitas yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk berangkat dan pulang dari SMU reguler.
Mengingat cukup besar jumlah anak usia sekolah menengah yang cenderung berfungsi sebagai tenaga kerja membantu orangtua mencari nafkah mengakibatkan anak-anak tidak memungkinkan untuk datang belajar setiap hari di SMU reguler yang ada. Anak-anak pada umumnya bekerja membantu orangtua mereka dari pagi hingga siang hari yaitu pada saat yang bersamaan waktunya dengan jam-jam belajar di SMU reguler. Tuntutan untuk bekerja membantu orangtua mencari nafkah di satu sisi dan keinginan/ motivasi untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan ke SMU di sisi lain mengakibatkan anak-anak dan orangtua merespon secara positif perintisan penyelenggaraan pendidikan di SMU Terbuka.
Salah satu karakteristik model/sistem pendidikan SMU Terbuka adalah bahwa para peserta didik pada umumnya berusia antara 15-18 tahun yang sebagian besar kegiatan belajarnya dilaksanakan dalam bentuk belajar mandiri di TKB maupun di tempat lainnya dengan menggunakan bahan belajar yang berupa modul dan media lainnya. Tempat yang dijadikan sebagai TKB dipilih yang paling strategis dalam arti relatif dekat atau dapat dengan mudah diakses oleh para peserta didik. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan peserta didik untuk datang ke TKB menjadi relatif lebih kecil dibandingkan apabila peserta didik harus datang belajar setiap hari ke SMU. reguler Peserta didik juga tidak perlu harus “indekos” di ibukota Kabupaten/kota agar dapat melanjutkan pendidikannya ke SMU tetapi peserta didik hanya dituntut sekali atau dua kali seminggu datang ke salah satu SMU reguler yang telah ditunjuk sebagai Sekolah Induk SMU Terbuka.

b. Fleksibilitas model pendidikan SMU Terbuka
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa peserta didik SMU Terbuka tidak perlu setiap hari harus datang ke SMU reguler yang lokasinya relatif jauh tetapi mereka cukup datang ke Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. SMU Terbuka dikatakan fleksibel karena dapat dibuka atau ditutup sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan SMU.
Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa SMU Terbuka dapat dibuka di suatu daerah apabila dinilai bahwa di daerah tersebut masih banyak jumlah lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SMU dan demikian juga dengan jumlah peserta didik putus sekolah di Sekolah Menengah. Apabila kemudian, karena satu dan lain hal, jumlah lulusan SMP/MTs sudah terakomodasikan melalui SMU/MA yang ada, maka SMU Terbuka dapat ditutup tanpa harus menghadapi banyak benturan, baik yang sifatnya berupa perangkat peraturan perundang-undangan maupun yang sifatnya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.
Salah satu prinsip SMU Terbuka adalah mengoptimalkan pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada di masyarakat termasuk tenaga gurunya. Guru mata pelajaran (Guru Bina) yang terdapat di SMU reguler yang dijadikan sebagai Sekolah Induk SMU Terbuka dioptimalkan untuk membantu penyelenggaraan SMU Terbuka dengan hanya memberikan honorarium tambahan. Demikian juga halnya dengan Guru Pamong dan tenaga penunjang lainnya ditempuh dengan cara mengoptimalkan tenaga yang tersedia di masyarakat. Melalui prinsip yang demikian ini, maka biaya pengelolaan SMU Terbuka dapat diminimalisasi.
Sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di SMU Terbuka juga tidak diadakan atau dibangun tersendiri tetapi cukup dengan meng-optimalkan pendayagunaan berbagai sarana/prasarana yang tersedia di masyarakat, seperti: gedung SD atau SMP, Balai Desa, atau bangunan lainnya yang tidak digunakan pada sore hari. Sedangkan sarana/pasarana yang berupa gedung SMU yang ditunjuk sebagai Sekolah Induk SMU Terbuka dan berbagai fasilitas yang dimilikinya dapat dioptimalkan juga pemanfataannya oleh para peserta didik SMU Terbuka minimal sewaktu mengikuti kegiatan tutorial tatap muka.
Kesimpulan
Dengan model/sistem pendidikan SMU Terbuka yang inovatif dan fleksibel yang telah memungkinkan para lulusan SMP/MTs sederajat yang kurang beruntung untuk dapat belajar di SMU reguler (karena berbagai kendala/keterbatasannya) dan peserta didik putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah untuk melanjutkan pendidikannya ke SMU Terbuka. Peserta didik SMU Terbuka tidak diharuskan untuk datang ke SMU reguler yang menjadi Sekolah Induk SMU Terbuka setiap hari tetapi cukup hanya sekali seminggu. Sedangkan kegiatan belajar sehari-harinya dilaksanakan peserta didik secara mandiri di TKB setelah mereka selesai bekerja membantu orangtua mencari nafkah. Yang dapat digunakan sebagai TKB adalah gedung SD, gedung SMP, atau gedung lainnya yang tidak dipakai pada sore hari dan lokasinya relatif terjangkau oleh semua peserta didik yang berada dalam satu rombongan belajar.
Referensi
Dewi Padmo dkk (editor).Teknologi Pembelajaran, Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Teknologi Pembelajaran, Ciputat: Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

SISTEM PENDIDIKAN TERBUKA/JARAK JAUH UNTUK PEMBERDAYAAN WARGA BELAJAR ( APLIKASI TIK DALAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH)

BAB I

PENDAHULUAN

Tuntutan atas peran strategis pendidikan sebagai suatu pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk mewujudkan tujuan nasional khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah mendorong tumbuhnya berbagai inovasi dalam sistem pendidikan.

Pembaharuan pendidikan tidak mungkin lagi dilakukan dengan cara-cara  yang lama, seperti membangun gedung dan mengangkat guru baru. Masalah yang dihadapi dalam pendidikan saat ini, tidak mungkin dipecahkan dengan menggunakan pendekatan masa lalu.

Kondisi negara Indonesia yang unik, serta perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan global mengharuskan kita untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terbuka, lebih luwes, dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan tanpa memandang usia, jender, suku, kondisi sosial-ekonomi maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Sistem tersebut selain memperluas kesempatan pendidikan, juga harus berfungsi meningkatkan mutu pendidikan secara merata, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan meningkatkan efisiensi dalam penyelanggaraan pendidikan. Sistem pendidikan tersebut adalah sistem pendidikan terbuka/jarak jauh adalah suatu model pembelajaran yang membebaskan siswa untuk dapat belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu dengan sesedikit mungkin bantuan dari orang lain. Pada pendidikan terbuka/ jarak jauh,kontak langsung antara guru dan siswa sangat minim. Proses belajar mengajar dilakukan dengan perantaraan media yang saat ini sebagian besar dalam bentuk media cetak yang dirancang khusus. Kontak langsung dalam proses belajar mengajar jarak jauh merupakan kegiatan tutorial yang digunakan untuk mengatasi kesulitan materi-materi pembelajaran yang disampaikan melalui media benar-benar.

BAB II

PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG PENERAPAN SISTEM PENDIDIKAN TERBUKA JARAK JAUH

1.Alasan filosofis

          Setiap orang mempunyai hak memperoleh kesempatan belajar tanpa membedakan apapun jenis kelaminnya, dimanapun ia berada,  bagaimanapun tingkat sosial ekonomisnya, maupun umur dan lain-lain. Kendala pemerataan kesempatan pendidikan harus disikapi pemerintah dengan cara mencari sistem pendidikan yang tepat yang dapat melayani setiap warga. Setiap belajar jarak jauh merupakan sistem yang cocok untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Dengan sistem ini siapa saja yang karena berbagai kendala tidak dapat mengikuti pendidikan dilembaga-lembaga pendidikan konvesional, dapat melanjutkan pendidikannya.

2.Alasan geografis

          Penyelenggaraan pendidikan konvensional memerlukan pembangunan gedung-gedung sekolah atau pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ditempat-tempat yang penduduknya padat. Penyelenggaraan pendidikan konvensional dilaksanakan setiap hari dengan jadwal yang ketat siswa yang mengikuti pendidikan harus datang kesekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

          Bagi mereka yang tinggal di kota, pergi kesekolah tidaklah menjadi masalah karena sekolah umumnya dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun bagi mereka yang tinggal di pedesaan, apalagi daerah yang terpencil, pergi kesekolah merupakan suatu yang sulit dilakukan. Lebih-lebih bagi mereka yang tinggal didaerah perbukitan,dikelilingi hutan,dipisahkan oleh sungai-sungai yang besar,atau dipulau-pulau kecil yang jarang penduduknya. Kondisi seperti ini banyak ditemukan di Indonesia terutama kawasan Timur Indonesia. Untuk dapat bersekolah yang umumnya jauh dari tempat tinggal, memrlukan waktu,tenaga dan biaya yang cukup besar. Bagi mereka yang mengalami kendala geografis seperti ini pendidikan yang jarak jauh merupakan suatu alternatif yang cukup menjanjikan.

3.Alasan sosial ekonomis

          Banyak sekali orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan disekolah konvensional karena kendala sosial ekonomis. Bagi mereka untuk datang kesekolah merupakan suatu kemewahan. Walaupun andaikata mereka tidak harus membayar,untuk mengikuti pendidikan, tetap saja mereka tidak dapat mengikutinya karena masih ada biaya-biaya lain yang harus dibayar, misalnya biaya transportasi, pakaian, jalat-alat tulis,buku, dan lain-lain. Kondisi seperti ini banyak mengakibatkan anak-anak tidak dapat mengikuti pendidikan tinglat dasar sekalipun. Keadaan seperti ini diperparah oleh krisis ekonomi berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997.

          Untuk mengatasi hal ini sistem pendidikan jarak jauh merupakan jawaban yang menjanjikan dengan sistem ini anak yang tidak dapat mengikuti sekolah reguler tetap dapat mengikuti pendidikan.

4.Alasan kesempatan belajar

          Banyak anak yang karena kondisi sosial ekonomis tidak dapat masuk sekolah karena tidak punya kesempatan untuk itu mereka harus bekerja mencari nafkah orangtuanya, seperti bekerja disawah, membantu berjualan dipasar,menjadi buruh dipabrik dan lain-lain. Sekolah konvensional yang mengharuskan siswa datang setiap hari kesekolah menutup kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan. Untuk anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan seperti ini, pendidikan jarak jauh dapat membantu. Mereka tetap dapat bersekolah tanpa harus meninggalkan tempat tinggal atau tempat bekerja, dan sambil tetap bekerja membantu orangtua mencari nafkah.

5.Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi

          Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, atau sekarang lebih populer dengan istilah Telematika, juga mendorong berkembangnya pendidikan jarak jauh. Perkembangan berbagai aplikasi komputer dan media digital menjanjikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Perkembangan teknologi internet misalnya, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja, kapan saja, dan darimana saja, untuk mengakses informasi dengan cepat. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini juga mendorong perkembangan pendidikan jarak jauh. Kita juga sudah mulai mengenal istilah e-learning, teleedukasi,virtual classroom,virtual campus,dan lain-lain.

B.HAKEKAT PENDIDIKAN TERBUKA JARAK JAUH

Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian dan peningkatan kemampuan melalui berbagai kegiatan pengembangan dan pembelajaran. Dengan demikian peserta didik atau warga belajar mampu membangun kehidupan pribadi dan keluarga berdasarkan norma-norma budaya dan agama yang diterima dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dan bangsa, serta peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara.

          Norma- norma tersebut mencerminkan pola kehidupan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang cerdas, demokratis, religius, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk mewujudkan norma-norma  kehidupan yang demikian diperlukan sistem pendidikan yang menerapkan prinsip pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, memberdayakan peserta didik atau warga belajar yang sesuai dengan kondisi lingkungannya, tidak birokratis, dan efisien.

1.Pendidikan Sepanjang Hayat

          Pendidikan sepanjang hayat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap manusia mulai dari kandungan hingga liang lahat berhak untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sistem pendidikan sepanjang hayat bersifat terbuka dan menjamin kebebasan setiap peserta didik atau warga belajar untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristiknya secara bekelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing.

2.Pemberdayaan Peserta Didik/Warga Belajar

          Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh berusaha memberdayakan peserta didik atau warga belajar dengan memperhatikan kepentingan, kondisi dan karakteristik mereka, diselenggarakan dengan berbagai pola pilihan kegiatan pembelajaran, digunakannya berbagai sumber belajar, serta dengan strategi organisasi, penyajian dan pengelolaan yang luwes.

3. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan

          Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh dirancang untuk melayani peserta didik atau warga belajar dalam jumlah yang besar dengan latar belakang pendidikan, usia, dan motivasi yang beragam, bertempat tinggal dalam wilayah yang tersebar luas, dan mempunyai waktu yang terbatas, untuk melakukan komunikasi tatap muka. Untuk mengatasi batasan jarak, tempat dan waktu dalam proses pembelajaran,  sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu diselenggarakan oleh lembga pendidikan yang secara khusus diberdayakan untuk keperluan itu. Bilamana kondisi dan fasilitas memungkinkan, maka penyelenggaraan sitem pendidikan terbuka atau jarak jauh ini didukung dengan sistem oprasional yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

C.PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN TERBUKA JARAK JAUH

        1. Prinsip Kemandirian

Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independent learning, pebelajar dihadapkan pada pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri, dari mulai pembentukan kelompok belajar, program pendidikan yang digunakan, pola belajar yang disukai, mengunakan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Penyelesaian program yang ditentukan sendiri oleh pebelajar. Bahan-bahan pelajaran yang disediakan berupa paket-paket yang dapat dipilih oleh pebelajar, yang didukung oleh pembimbing atau tutorial dan ujian yang dirancang dengan pendekatan belajar tuntas. Pebelajar belajar dengan mandiri dengan sesedikit mungkin melakukan pertemuan dengan tutor yang bersangkutan.

2. Prinsip Keluwesan

Prinsip ini diwujudkan dengan dimungkinkannya peserta didik untuk memulai, mencari sumber belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian dan mengakhiri pendidikannya di luar ketentuan waktu dan tahun ajaran. Dikatakan luwes, pebelajar dimungkinkan untuk berpindah dari pendidikan formal ke pendidikan non-formal atau sebaliknya dari pendidikan non-formal ke pendidikan formal.

3. Prinsip Keterkinian

Prinsip ini diwujudkan dengan tersedianya program pembelajaran yang pada saat ini diperlukan (just-in-time). Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dan pelatihan konvensional yang program atau kurikulumnya termasuk buku-buku yang tersedia, dirancang untuk mengantisipasi keperluan masa mendatang (just-in-case). Kecepatan untuk memperoleh informasi yang baru merupakan suatu peluang untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan bebas.

4. Prinsip Kesesuaian

Prinsip ini terwujud dengan tersedianya sumber belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun tuntutan lapangan kerja atau kemajuan masyarakat. Sumber belajar tersebut bobotnya harus setara dengan kompetensi yang diperlukan, tetapi disajikan dalam bentuk yang sederhana yang dapat dipelajari sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Prinsip ini disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pebelajar.

5. Prinsip Mobilitas

Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi pebelajar untuk berpindah lokasi, jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang setara setelah memenuhi kompetensi yang diperlukan.

6. Prinsip Efisiensi

Prinsip ini diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi yang tersedia seoptimal mungkin. Pemberdayaan segala sumber disekeliling pebelajar akan membantu pebelajar untuk dapat menggunakan sumber tersebut sebanyak mungkin, sehingga pebelajar tidak merasa kerepotan mengenai sumber belajarnya.

D.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TERBUKA JARAK JAUH

        Perkembangan dibidang teknologi komunikasi dan informasi ikut mewarnai perkembangan teknologi pembelajaran termasuk teknologi pembelajaran jarak jauh. Sampai dengan tahun 60-an, teknologi yang digunakan hanya bahan belajar tercetak. Pada tahun 70-an ketika teknologi siaran baik radio maupun televisi sudah memasyarakat, teknologi ini juga dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Seiring dengan perkembangan dibidang komputer, pada tahun 80-an mulai diperkenalkan pembelajaran berbasis komputer baik dengan media floppy disk maupun CD ROM. Memasuki tahun 90-an ketika internet sudah mulai meluas penggunaannya   internet juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Demikian pula halnya dengan audio maupun video conferencing untuk pembelajaran mulai dikenal. Pada sistem belajar jarak jauh, aplikasi teknologi komunikasi dan informasi seperti radio, televisi, telepon, dan sarana telekomunikasi lainnya digunakan untuk menjembatani siswa dengan guru maupun instruktur. Dengan menggunakan teknologi, bahan belajar dapat disimpan dan diakses dengan mudah kapan saja ia dibutuhkan. Teknologi ini bahkan kemudian merubah pola pembelajaran menjadi sepenuhnya berada dibawah kontrol siswa/ peserta didik. Siswa kemudian dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran yang dibutuhkannya, dimana saja dan kapan saja.

          Chute dari Lucent Technology mengelompokan teknologi untuk pembelajaran ini atas tiga model ( Hasan, 2001 ) . ketiga model tersebut adalah sebagai berikut.

1.  Model 1 Classroom Learning. Cirinya siswa belajar bersama-sama dalam ruangan dan waktu yang sama. Teknologi yang digunakan dalam model ini adalah rekaman suara, grafis, cetak, video dan komputer.
2. Model 2 Distance Learning ( Synchronous). Cirinya,siswa belajar bersama-sama ditempat yang berbeda-beda. Teknologi yang digunakan dalam  ini adalah siaran radio, audioconferencing, audiograpic conferencing, telecollaboration, televisi, dan videoconferencing.
3. Model 3 Just In Time Learning ( Asynchronous). Cirinya, siswa belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Teknologi yang digunakan pada model ini adalah interactive voice respons (IVR), Computer Based Training, internet atau intranet, Multimedia Hosting, Knowledge System.

E. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH UNTUK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

    Pendidikan luar sekolah menekankan pemberian pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak dapat dilayani kebutuhan pendidikannya melalui jalur sekolah karena berbagai kendala, seperti kendala finansial, waktu, jarak, usia, dan kesempatan. Penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh pada jalur luar sekolah ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan keprofesian peserta didik sesuai kebutuhan termasuk untuk menyiapkan peserta didik untuk siap memasuki dunia kerja. Pendidikan luar sekolah diselenggarakan dalam satuan pendidikan luar sekolah, yang dapat berdiri atas kelompok belajar, khusus, penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan pendidikan yang sejenis. Pada dasarnya pendidikan luar sekolah memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan pendidikan sekolah sehingga hasilnya dihargai setara dengan hasil program pendidikan jalur sekolah setelah melalui proses penilaian.

F. APLIKASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI UNTUK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Penerapan teknologi informasi yang tepat juga menjadi dilema di dunia pendidikan luar sekolah, berbagai konsep mengenai hal tersebut telah beberapa kali dirumuskan namun pada kenyataannya belum mampu untuk diimplementasikan pada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan luar sekolah saat ini lebih banyak bergelut pada cluster terkecil atau lapisan bawah di masyarakat. Dimana yang menjadi target pendidikan luar sekolah adalah anak-anak putus sekolah, masyarakat buta aksara serta orang-orang yang belum mempunyai penghasilan memadai disebabkan tidak mempunyai keterampilan yang cukup sedangkan untuk menggunakan teknologi informasi diperlukan sedikit pengetahuan serta biaya yang mungkin bagi mereka tidaklah begitu penting. Selain itu bagi mereka yang bergelut didunia pendidikan luar sekolah seperti tutor, tld, fdi, ataupun stakeholder yang ada didaerah masih belum mempergunakannya karena masih terbentur masalah fasilitas dan kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut. Namun apapun persoalannya bukanlah menjadi halangan bagi kita untuk menciptakan dunia pendidikan luar sekolah berbasis TI.

   1. Teknologi Radio Paket                

         Terkait dengan masalah infrastruktur penunjang teknologi informasi, terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan, tapi salah satu solusi yang tepat melihat situasi serta kondisi masyarakat yang menjadi sasarannya adalah dengan menggunakan konsep yang ditelurkan oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu dengan menggunakan teknologi Radio Paket. Dengan menggunakan teknologi ini kita sudah dapat membangun suatu jaringan komputer dengan biaya murah serta mudah. Selain itu teknologi ini dapat digunakan di daerah-daerah yang belum dijangkau oleh koneksi dial-upnya telkom. Tentu saja pembangunan ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah.
Perangkat-perangkat informasi seperti Situs, e-learning serta sistem informasi pendidikan luar sekolah juga menjadi poin yang penting untuk dikembangkan sebab dari sanalah semua bahan dan informasi mengenai pendidikan luar sekolah didapatkan.
Walaupun kita telah dapat merealisasikan infrastruktur serta perangkatnya, hal tersebut menjadi tidak berguna apabila tidak ditunjang oleh SDM yang baik. Untuk mewujudkan SDM yang baik terutama dalam menggunakan perangkat teknologi informasi diperlukan pelatihan serta sosialisasi mengenai hal tersebut. Mungkin bagi stakeholder atau pelaksana teknis di bidang pendidikan luar sekolah, pelatihan berbasis teknologi informasi bukanlah barang baru. Sebab BPPLSP Regional V Makassar misalnya telah beberapa kali melaksanakan pelatihan seperti itu, tapi bagaimana bagi tutor atau peserta paket A, B, C misalnya. Pasti belum banyak yang mengenal hal tersebut. Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu konsep yang dapat mengintegrasikan pengetahuan mengenai teknologi informasi pada seluruh lapisan masyarakat.
BPPLSP Regional V Makassar sendiri sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab dibidang pendidikan luar sekolah telah berusaha mengembangkan perangkat-perangkat penunjang untuk penyebaran informasi pendidikan luar sekolah diantaranya pengembangan website, Pengembangan sistem informasi pendidikan luar sekolah, e-learning pendidikan luar sekolah. Sedangkan untuk ke depan BPPLSP Regional V telah merencanakan membuat suatu komunitas berbasis teknologi informasi di lingkup propinsi hingga pedesaan dalam program Cyber Village.

2. Interactive Voice Response (IVR)

Interactive Voice Response (IVR) adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memproses suara dan input keypad DTMF. IVR biasanya memungkinkan penelepon untuk melayani pertanyaan mereka sendiri dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. sistem IVR dapat merespon dengan pra-direkam atau dihasilkan secara dinamis audio akan mengarahkan lebih lanjut tentang bagaimana untuk melanjutkan.

sistem IVR dapat digunakan untuk mengontrol hampir semua fungsi di mana antarmuka dapat dipecah menjadi serangkaian pertanyaan sederhana. Dalam telekomunikasi aplikasi, seperti garis dukungan pelanggan, sistem IVR secara umum skala baik untuk menangani volume panggilan besar [misalnya diperlukan]. IVR teknologi juga sedang diperkenalkan ke dalam sistem mobil untuk operasi hands-free. penyebaran arus di mobil berkisar sekitar navigasi satelit, sistem telepon audio dan mobile.

Hal ini telah menjadi umum bagi pendatang baru ke industri telekomunikasi [siapa?] Untuk merujuk ke Automated Attendant sebagai sebuah IVR. Untuk profesional telekomunikasi tradisional, istilah Automated Attendant dan IVR yang berbeda, sedangkan muncul profesional telepon dan VoIP sering menggunakan istilah IVR sebagai-menangkap semua untuk menandai setiap jenis sistem menu. The VRU panjang, untuk Voice Response Unit, kini usang.

3.   Video conferencing

 Adalah satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua atau lebih lokasi untuk berinteraksi melalui video dua-arah dan transmisi audio secara bersamaan. 'Kolaborasi visual' Ini juga telah disebut dan merupakan jenis groupware.

Videoconferencing berbeda dari panggilan videophone di bahwa itu dirancang untuk melayani konferensi daripada individu. Ini adalah bentuk peralihan dari videotelephony, pertama kali digunakan secara komersial oleh AT & T selama awal 1970-an mereka menggunakan teknologi Picturephone.

5.Ketikkan teks atau alamat situs web atau terjemahkan dokumen.

6.Batal

7.Simak

Meskipun videoconference adalah membuat kemajuan, telekonferensi audio terus memenuhi janji komunikasi jarak jauh untuk pendidikan dan bisnis.
Sambungan telepon standar analog antara situs perumahan atau komersial dan kantor switching lokal adalah sepasang dua-konduktor. Karena kedua sisi perjalanan percakapan selama pasangan dua-konduktor, beberapa cara harus disediakan untuk memisahkan mengirim dan menerima sinyal. Satu dua kawat untuk konversi empat-kawat dilakukan di sisi switching-kantor untuk memfasilitasi mengirim dan menerima dari kantor switching jauh. Konversi lain terjadi pada handset pelanggan. Pemisahan mengirimkan sinyal dari sinyal terima adalah tidak tercapai dengan sempurna. Secara khusus, ketika pelanggan berbicara ke handset, ia mendengar dirinya dalam lubang suara. Hal ini dikenal sebagai sidetone dan memberikan handset suara hidup akrab. Ini adalah kasus klasik "Jika Anda tidak dapat memperbaikinya, fitur itu."

Sinyal kebocoran pengurangan * Pendekatan analog: Tidak lebih dari beberapa tahun yang lalu, jika anda ingin menghubungkan sound system ke saluran telepon analog, Anda akan menggunakan hybrid analog. Sebuah hybrid analog menggunakan teknik pasif untuk meminimalkan jumlah lokal mengirimkan sinyal yang bocor hingga lokal menerima sinyal. Karena impedansi dari saluran telepon yang kompleks dan dapat berubah selama percakapan, sebuah hybrid analog hanya dapat mencapai sekitar 10 dB sampai 15 dB pengurangan kebocoran mengirimkan sinyal untuk menerima output. Ini adalah masalah yang jelas dalam aplikasi telekonferensi karena kebocoran ini jelas terdengar dari pengeras suara lokal. Selain mengganggu, mengirimkan kebocoran dapat menyebabkan kejelasan dikurangi atau umpan balik dalam sistem suara teleconferencing lokal. * Pendekatan digital: Dengan munculnya modern prosesor sinyal digital, pendekatan yang lebih efektif untuk mengirimkan pengurangan kebocoran menjadi layak. Menggunakan filter digital adaptif, hibrida digital dapat mewujudkan pendekatan jauh lebih baik untuk impedansi saluran telepon dan juga dapat melacak perubahan impedansi garis dari waktu ke waktu. Cukup tipikal untuk hybrid digital adalah 30 dB sampai 40 dB mengirimkan pengurangan kebocoran. Sebagai bonus tambahan, setelah sinyal dalam domain digital, pemrosesan sinyal lainnya diinginkan dapat dilakukan oleh prosesor sinyal digital.

4.   Knowledge system

Sistem Manajemen Pengetahuan (KM System) mengacu pada sebuah sistem (umumnya berbasis TI) untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk mendukung penciptaan, penangkapan, penyimpanan dan penyebaran informasi. Hal ini dapat terdiri dari bagian (tidak perlu atau cukup) dari inisiatif Manajemen Pengetahuan.

Gagasan sistem KM adalah untuk memungkinkan karyawan untuk memiliki akses siap basis organisasi didokumentasikan fakta, sumber informasi, dan solusi. Misalnya klaim khas membenarkan penciptaan sistem KM akan menjalankan sesuatu seperti ini: seorang insinyur bisa mengetahui komposisi metalurgi dari sebuah paduan yang mengurangi suara dalam sistem gigi. Berbagi informasi organisasi yang luas ini dapat menyebabkan untuk merancang mesin yang lebih efektif dan juga bisa mengakibatkan ide-ide untuk peralatan baru atau yang ditingkatkan.

Sebuah sistem KM bisa menjadi salah satu dari berikut:

   1. Yaitu dokumen berbasis teknologi apapun yang memungkinkan pembuatan / pengelolaan / sharing dokumen diformat seperti Lotus Notes, web, database terdistribusi dll
   2. Ontologi / Taksonomi berdasarkan: ini mirip dengan dokumen teknologi dalam arti bahwa sistem istilah (yaitu ontologi) digunakan untuk meringkas dokumen misalnya Author, Subj, Organisasi dll seperti di DAML & lain ontologi berbasis XML
   3. Berdasarkan teknologi AI yang menggunakan skema representasi disesuaikan untuk mewakili domain permasalahan.
   4. Menyediakan peta jaringan organisasi menunjukkan aliran komunikasi antara perusahaan dan perorangan
   5. alat komputasi Semakin sosial yang dikerahkan untuk memberikan pendekatan yang lebih organik untuk pembuatan sistem KM.

sistem KMS menangani informasi (meskipun Manajemen Pengetahuan sebagai disiplin mungkin melampaui aspek informasi sentris sistem apapun) sehingga mereka merupakan kelas sistem informasi dan dapat membangun, atau memanfaatkan sumber-sumber informasi lainnya. fitur Membedakan dari KMS dapat termasuk:

   1. Tujuan: sebuah KMS akan mempunyai tujuan Manajemen Pengetahuan eksplisit dari beberapa jenis seperti kolaborasi, praktek yang baik berbagi atau sejenisnya.
   2. Konteks: Satu perspektif tentang KMS akan melihat pengetahuan adalah informasi yang bermakna terorganisir, akumulasi dan tertanam dalam konteks penciptaan dan aplikasi.
   3. Proses: KMS dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan proses pengetahuan-intensif, tugas atau proyek misalnya, penciptaan, konstruksi, identifikasi, menangkap, akuisisi, seleksi, penilaian, organisasi, menghubungkan, struktur, formalisasi, visualisasi, mentransfer, menyebarluaskan, retensi, pemeliharaan, perbaikan, revisi, evolusi, mengakses, pengambilan dan last but not least penerapan pengetahuan, juga disebut siklus hidup pengetahuan.
   4. Peserta: Pengguna dapat memainkan peran aktif, peserta yang terlibat dalam jaringan pengetahuan dan masyarakat didorong oleh KMS, meskipun hal ini belum tentu demikian. desain KMS diadakan untuk mencerminkan pengetahuan yang dikembangkan secara kolektif dan bahwa "distribusi" pengetahuan mengarah ke rekonstruksi terus-menerus, perubahan dan aplikasi dalam konteks yang berbeda, oleh peserta yang berbeda dengan berbagai latar belakang dan pengalaman.
   5. Instrumen: instrumen dukungan KMS KM, misalnya, penangkapan, penciptaan dan berbagi aspek codifiable pengalaman, penciptaan pengetahuan perusahaan direktori, taksonomi atau ontologi, pencari keahlian, sistem keterampilan manajemen, kolaboratif penyaringan dan penanganan kepentingan yang digunakan untuk menghubungkan orang-orang , penciptaan dan pembinaan masyarakat atau jaringan pengetahuan.

Sebuah KMS menawarkan layanan terintegrasi untuk menyebarkan instrumen KM untuk jaringan peserta, yaitu para pekerja pengetahuan yang aktif, dalam bisnis pengetahuan intensif proses sepanjang siklus hidup seluruh pengetahuan. KMS bisa digunakan untuk berbagai koperasi, adhocracy kolaboratif, dan masyarakat hirarki, organisasi virtual, masyarakat dan jaringan virtual lainnya, untuk mengatur isi media;, kegiatan interaksi dan tujuan alur kerja, proyek, bekerja, jaringan, departemen, hak istimewa , peran, peserta dan pengguna aktif lainnya dalam rangka untuk mengambil dan menghasilkan pengetahuan baru dan untuk meningkatkan, leverage dan transfer hasil pengetahuan baru menyediakan layanan baru dengan menggunakan format baru dan interface dan saluran komunikasi yang berbeda.

Para KMS panjang dapat diasosiasikan dengan Open Source Software, dan Open Standar, Buka Protokol dan Pengetahuan Buka lisensi, inisiatif dan kebijakan.

5. audio conferencing

Panggilan konferensi adalah panggilan telepon di mana penelepon ingin memiliki lebih dari satu pihak yang disebut mendengarkan ke bagian audio panggilan. Panggilan konferensi dapat dirancang untuk memungkinkan pihak dipanggil untuk berpartisipasi selama panggilan, atau panggilan tersebut mungkin diatur supaya pihak yang disebut hanya mendengarkan ke panggilan tersebut dan tidak dapat berbicara. Hal ini sering disebut sebagai ATC (Audio Tele-Konferensi).

Konferensi panggilan dapat dirancang sehingga penelepon panggilan peserta lain dan menambahkannya ke panggilan - Namun, peserta biasanya dapat panggilan ke konferensi menyebut diri mereka, dengan panggilan ke nomor telepon khusus yang menghubungkan ke sebuah "jembatan konferensi" (khusus jenis peralatan yang menghubungkan saluran telepon).

Perusahaan umumnya menggunakan penyedia layanan khusus yang mengelola jembatan konferensi, atau yang menyediakan nomor telepon dan kode PIN yang peserta dial untuk mengakses rapat atau panggilan konferensi.

Tiga-way menelepon tersedia (biasanya pada biaya tambahan) bagi pelanggan yang banyak di rumah mereka atau saluran telepon kantor. Untuk memanggil tiga arah, orang pertama, yang adalah orang yang seseorang ingin berbicara dengan disambung. Kemudian tombol flash Hook (dikenal sebagai tombol mengingat di Inggris dan di tempat lain) ditekan dan nomor telepon orang lain akan disambung. Meskipun berdering, flash / ingat ditekan lagi untuk menghubungkan tiga orang bersama-sama. Pilihan ini memungkinkan penelepon untuk menambahkan panggilan keluar kedua untuk yang sudah tersambung

6. Audiograpic conferencing

Synchronous conferencing audiographic (SAC) mengacu pada kombinasi teknologi untuk komunikasi real-time dan interaksi menggunakan beberapa media dan mode. Dengan peningkatan penyerapan kelembagaan SAC, pengguna memerlukan pemahaman tentang keterkaitan kompleks beberapa media dalam pembelajaran skenario dalam rangka mendukung perencanaan pedagogik-driven dan penggunaan efektif alat. Makalah ini memberikan tinjauan literatur terbaru yang menggali strategi pedagogik digunakan untuk mendukung penggunaan praktis SAC untuk kepentingan peserta didik terutama dalam konteks non-standar seperti pendidikan jarak jauh. Laporan kertas pada pendekatan dari perspektif praktisi yang berorientasi serta pendekatan yang didasarkan pada teori pendidikan, khususnya masyarakat model penyelidikan, desain tugas dan model multimodal kognisi, makna dan interaksi. Fitur utama dari model ini diekstraksi untuk memberikan baik sintesis untuk pekerjaan masa depan pada model pedagogik khusus untuk SAC dan sumber daya bagi praktisi ingin menghubungkan SAC dengan teori pendidikan.

7. Pengembangan Televisi Pendidikan Indonesia untuk Pendidikan Luar Sekolah

              Masyarakat kita tidak terlepas dari perkembangan mayarakat dunia pada umumnya yang telah merupakan masyarakat informasi, yaitu dimana informasi akan menentukan tingkat perkembangan atau kemajuan seseorang atau suatu unit masyarakat. Oleh karena itu masyarakat kita perlu dipersiapkan kearah itu. Perkembangan  kearah masyarakat informasi ini menuntut kreasi, inovasi, produksi, dan distribusi informasi yang lebih banyak dan bermutu. Hal ini hanya dimungkinkan bila ada kerjasama dan partisipasi yang  meluas dari semua pihak yang berkepentingan. Pada masyarakat yang sudah  maju telah ditemui situasi kejenuhan informasi ( information overload ), karena banyaknya sumber dan bentuk informasi. Dalam situasi ini diperlukan kemampuan masyarakat yang lebihh besar dalam memilih informasi yang berguna atau diperlukan.

              Sejak REPELITA 1 sebenarnya pemerintah sudah berniat untuk mengembangkan siaran radio dan televisi pendidikan untuk peningkatan mutu sekolah dasar. Untuk keperluan itu berbagai studi dan langkah persiapan, termasuk pelaksanaan proyek perintisan telah pula dilakukan, dan sejumlah kebijakan telah pula di gariskan. Bahkan untuk pertama kali media pendidikan dicantumkan dalam Ketetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara, dimana ditentukan bahwa “...media pendidikan serta fasilitas lainnya perlu terus disempurnakan, ditingkatkan, dan lebih didayagunakan.” (MPR-RI, 1988:70).

               Bila kita kaji secara empirik , kita mengenal tiga macam strategi pengembangan penggunaan media komunikasi masa, terutama televisi,  untuk keperluan pendidikan dan atau komunikasi pembangunan, yaitu strategi perintisan atau percontohan, strategi penahapan dan strategi serentak. Strategi perintisan atau percontohan memang mempunyai landasan ilmiah yang lebih mantap karena berbagai komponen pengembangan dicobakan, dinilai, dan disempurnakan. Namun seringkali kegiatan perintisan ini diselenggarakan dalam skala yang terlalu kecil sehingga kurang mendapt arti secara nasional. Oleh karena itu seringkali tidak dapat “tinggal landas” untuk di difusikan secara meluas.

              Misi untuk membantu mewujudkan manusia pembangunan menggariskan bahwa siaran televisi pendidikan haruslah berupa siaran pembangunan. Atas dasar itu dijabarkan satu pedoman umum sebagai berikut :

1.    program siaran harus di usahakan sesuai dengan kebutuhan para khalayak yang dituju (intended audience).

2.    isi siaran harus diusahakan sesuai dengan nilai-nilai edukatif yang diterima oleh masyarakat Indonesia.

3.    program siaran diusahakan untuk berkaitan dengan kegiatan yang ada di masyarakat, paling tidak harus serasi dengan pola tindak yang ada pada masyarakat.

4.    tiap mata acara di usahakan untuk dikembangkan dalm bentuk paket yang berkesinambungan.

5.    tiap program harus dibuat dengan program dan arah tujuan tertentu.

Pengkajian Kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan pragmatis, yaitu dengan menggunakan data lunak (soft data) berupa persepsi, nilai, dan keinginan yang di hayati oleh sekelompok perencana tentang apa yang di perlukan, dan mempertimbangkan apa yang dilakukan. Mengingat sangat beragamnay warga belajar untuk pendidikan luar sekolah, langkah pertama adalah mengategorisasikan mereka itu ke dalam berbagai kelompok seperti kelompok usia, kelompok status sosial, dan kelompok berdasarkan demografi.  Langkah berikutnya adlah menentukan prioritas penggarapan dengasn memperkirakan kebiasaan menonton pada kelompo sasaran tertentu, dan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Sasaran pemirsa untuk pendidikan luar sekolah dikelompokkan sebagi berikut :

1.                   anak-anak prasekolah yang masih tinggal di rumah pada pagi hari waktu siaran.

2.                   ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di rumah.

3.                   remaja dan pemuda tidak bersekolah yang akan memasuki atau berniat meningkatkan kemampuan untuk memasuki dunia kerja.

4.                   siswa sekolah sepulang nmereka dari sekolah pafi hari atau mereka yang akan masuk sekolah siang/sore hari.

5.                   khalayak umum sebelum berangkat kerja di pagi hari, dan pada waktu istirahat dan jeda tengah hari.

6.                   para eksekutif dan cendekiawan sebelum mereka berangkat kerja pada pagi hari.

Perencanaan program. Bertolak dari hasil analisis data lunak serta karakteristik kelompok sasaran kemudian ditentukan judul mata acara, sasaran, pedoman isi, dan kriteria penggarapannya.

          Contoh kategori siaran pendidikan luar sekolah.

a.    Among Tani

Sasaran : warga pedesaan

Isi : bimbingan dan penyuluhan dalambidang pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, serta pengolahan dan pemasarannya.

Kriteria : instruksional disertai peragaan, visualisasi dan simulasi.

b.    Para Pemuda

Sasaran : pemuda dan remaja

Isi : bimibngan untuk meimilih dan membina karir, di utamakan karir untuk berwiraswasta dan wirausaha.

Kriteria : instruksional disertai fragmen, uraian, peragaan dan ilustrasi.

                   Produksi dan pengadaan paket siaran. Yang dimaksud dengan produksi adalah membuat paket siaran sendiri ( di dalam Negeri) berdasarkan naskah yang telah di rancang sesuai dengan kriteria mata acara. Sedangkan yang dimaksud dengan pengadaan paket siaran adalah pembelian atau perolehan rekaman yang sudah jadi, dan yang dinilai sesuai dengan kriteria mata acara dan kriteria penyiaran.  

Strategi Penyebaran dan Pemanfaatan

                   Keberhasilan suatu industri media komunikasi pada saat ini cenderung diukur dengan seberapa jauh ia telah memainkan peranannya dalam proses pembangunan. Karena itu penyebaran dan pemanfaatan programnya haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan. Secara konseptual dapat kita bedakan empat strategi penyebaran dan pemanfaatan program itu, yaitu strategi terbuka, terarah, terpimpin, dan terikat. Dalam straregi terbuka dibuat program apa saja yang diperkirakan menarik, dimungkinkan bagi siapa saja untuk mengikuti program siaran, dan tanpa ada kewajiban ataupun pengawasan yang berkaitan dengan program siaran yang bersangkutan. Strategi terarah sedikitnya mempunyai dua implikasi. Pertama, para penyelenggara siaran harus mengembangkan program berseri dan berkesinambungan, dengan alur “benang merah” yang jelas. Kedua, perlunya di usahakan terbentuknya forum pemirsa/pendengar, baik secara terorganisasikan maupun secara bebas. Program siaran dengan strategi terpimpin merupakan peningkatan strategi terarah bila dilihat dari aspek perencanaan dan proses pemanfaatannya. Progaram siaran terikat adalah bilamana ada aturan dan persyaratan tertentu yang harus diikuti bersama oleh penyelenggara dan pengguna jasa industri media komunikasi massa.

BAB III

KESIMPULAN

Pendidikan terbuka atau jarak jauh merupakan suatu alternatif untuk memperoleh kesempatan belajar bagi siswa atau warga belajar yang karena berbagai alasan tidak dapat mengikuti pendidikan pada sistem pendidikan atau pelatihan konvesional. Pendidikan terbuka atau jarak jauh merupakan sistem pendidikan atau pelatihan yang bebas untuk diikuti oleh siapa saja tanpa terikat kepada batasan tempat, jarak, waktu, usia, gender, dan batasan non akademik lainnya. Sistem ini memberi kebebasan kepada siswa atau warga belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara bebas dan mandiri. Pendidikan terbuka atau jarak jauh diselenggarakan berdasarkan prinsip kebebasan, kemandirian, keluwesan, keterkinian, kesesuaian mobilitas, dan efisiensi. Dengan prinsip ini sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh berusaha memberdayakan siswa atau warga belajar dengan memperhatikan kepentingan, kondisi, dan karakteristik mereka.

Pendidikan terbuka dan jarak jauh juga diterapkan pada pendidikan luar sekolah. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan luar sekolah merupakan sesuatu yang dilakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.  

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Patmo dkk (editor)(2004), Teknologi Pembelajaran, Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Tek.Pembelajaran, ciputat: Pustekom pendidikan

Miarso,yusufhadi.2009.Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. PUSTEKOM.